English Version | Bahasa Indonesia

Undang-undang dan Hukum Adat

Hukum Kanun Brunei

“Kanun” bermakna undang-undang atau hukum dan peraturan. Jadi Hukum Kanun Brunei bermakna undang-undang atau peraturan dalam menjalankan pemerintahan di Kesultanan Brunei Darussalam. Hukum Kanun Brunei telah digunakan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasan (1582-1598 Masehi). Undang-undang yang memuat 46 pasal ini menjadi landasan dalam sistem pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Agama dan menjadi landasan pemerintahan tradisional Kesultanan Brunei Darussalam. Secara sempurna, Hukum Kanun Brunei diberlakukan pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598-1659 M).

Hukum Kanun Brunei berlaku hingga tahun 1906 ketika sistem pemerintahan Kesultanan Brunei Darusssalam berada di bawah sistem pemerintahan Residen dari Kerajaan Inggris. Isi Hukum Kanun Brunei meliputi: Undang-undang Jenayah Islam yang terdiri dari hudud, qisas, dan takzir; Undang-undang Muamalah yang terdiri dari jual-beli, gadai, mudharabah, dan amanah; Undang-undang Tanah seperti pertanian; Undang-undang Keluarga seperti pernikahan dan perceraian; dan Undang-undang Pentadbiran Mahkamah, Keterangan, dan Acara seperti mengenai Sultan Brunei Darussalam.

Buku Hukum Kanun Brunei yang menjadi koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei ditulis setebal 97 halaman. Halaman 1-77 berisi  larangan, hukuman, atau denda untuk berbagai kesalahan serta sifat atau perbuatan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat tradisional. Halaman 78-97 berisi berbagi doa, petuah, ilmu, petunjuk (misalnya cara membuat sabun), dan lain sebagainya.  

Dalam mukadimah Hukum Kanun Brunei disebutkan bahwa isi hukum ini adalah adat yang dijunjung tinggi dan diwariskan secara turun temurun. Hukum ini dibuat dengan tujuan sebagai panduan dan teladan bagi para sultan, wazir, cheteria, hingga menteri dalam menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, hukum ini juga mengatur tentang hukuman bagi orang-orang yang telah melanggar aturan Kesultanan Brunei Darussalam.

Salah satu bukti diberlakukannya aturan ini, misalnya kasus yang menimpa Kapten W.H. Treacher, seorang kapten kapal dari Inggris. W.H. Treacher mengadukan kasus pencurian yang terjadi di atas kapalnya sehingga mengakibatkan hilangnya sepucuk pistol dan sebuah jam tangan emas. Sultan Brunei Darussalam yang mendapatkan laporan tersebut segera memerintah untuk mengusut perkara. Beberapa hari kemudian, jam tangan dan pistol berhasil ditemukan berikut ketiga pencurinya. Para pencuri ini kemudian dihukum potong tangan.

Hukuman potong tangan adalah salah satu bentuk eksekusi yang berlandaskan hukum syarak yang dipengaruhi oleh hukum Islam. Hukum Islam yang dirujuk dalam kasus potong tangan adalah Q.S. Al Maidah ayat 38 yang memerintahkan tentang bentuk hukuman bagi pencuri laki-laki dan perempuan, yaitu pemotongan tangan. Selain perkara pencurian, beberapa pasal dalam Hukum Kanun Brunei juga berdasarkan surat dalam Al Qur’an. Misalnya, bagi perkara qisas (pembunuhan) yang dilakukan secara sengaja diancam dengan hukuman mati. Bentuk hukuman ini pada dasarnya merujuk pada Q.S. Al Baqarah ayat 178.  

Hukum Kanun Brunei jelas mencerminkan bahwa Hukum Islam ditegakkan di wilayah Kesultanan Brunei Darussalam, bahkan menjadi azas dan dasar pemerintahan. Hukum Islam yang dipadukan dengan unsur hukum adat Melayu ini senantiasa diwariskan kepada setiap Sultan yang memerintah Brunei Darussalam sejak masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasan.

Hukum tertulis yang telah dimiliki oleh Kesultanan Brunei Darussalam ini berguna untuk mengatur setiap sendi kehidupan. Hal ini sangat penting mengingat status Brunei kala itu sebagai salah satu pelabuhan yang cukup stategis dan menjadi tempat persinggahan banyak pedagang dari berbagai kerajaan/kesultanan. Tindakan yang tegas bagi segala pelanggaran dan perlindungan dari sultan menjadikan para pedagang merasa aman untuk singgah di Brunei. Hal ini akan berimbas pada kemakmuran Kesultanan Brunei karena setiap kapal yang masuk akan dikenakan bea masuk dan setiap pedagang akan bertransaksi sehingga berpengaruh pada perputaran ekonomi Kesultanan Brunei Darussalam.

Dibaca : 10871 kali
« Kembali ke Kesultanan Brunei Darussalam

Share

Form Komentar