English Version | Bahasa Indonesia

Sejarah Kesultanan Brunei Darussalam

a.Sejarah Awal Brunei (Kerajaan Brunei Tua)

Catatan sejarah menyebutkan bahwa peradaban Brunei diketahui telah ada sejak abad ke VI. Kala itu, daerah Brunei dikenal sebagai salah satu pelabuhan persinggahan para pelaut dari Cina, Arab, dan India. Para pelaut yang didominasi kaum pedagang tersebut biasanya singgah sejenak di pelabuhan Brunei kemudian melanjutkan pelayaran ke daerah-daerah yang kini kita kenal dengan nama Indonesia.

Beberapa catatan sejarah menyebutkan tentang daerah yang kini dikenal dengan nama Brunei ini dalam beberapa penyebutan (istilah). Dalam catatan sejarah Cina, Brunei dikenal dengan nama Po-li, Po-lo, atau Pu-ni. Dalam catatan sejarah Arab, Brunei disebut dengan nama Zabaj atau Randj. Sedangkan para pelaut (pedagang) Arab menyebut “Laut Brunei” untuk perairan yang kini kita kenal dengan nama Laut Cina Selatan.

Po-li, Po-lo, dan Puni

Catatan sejarah Cina pada masa pemerintahan Dinasti Liang (502-566 Masehi) menyebutkan tentang suatu daerah bernama Po-li (Brunei). Po-li disebutkan sebagai sebuah daerah yang berada di sebelah tenggara Canton, berjarak sekitar 60 hari pelayaran dengan tiupan angin biasa, dan membawahi 136 daerah. Di dalam buku Chiu Tang Shu diriwayatkan bahwa sekitar tahun 630 M, Po-li telah mengirimkan utusan ke Cina.

Nama Po-li mulai tergantikan dengan penyebutan Po-lo pada pertengahan abad ke VII. Penyebutan Po-lo dimulai ketika Dinasti Tang (618-906 M) menyebutkan bahwa jika melakukan perjalanan laut dari Chih-tu ke arah barat daya maka akan sampai di sebuah daerah bernama Po-lo. Pada masa itu, sekitar tahun 669 M, Raja Po-lo bersama dengan Huan-wang (Siam) telah mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 642, 669, dan 711 M.

Memasuki abad ke X, Dinasti Sung  (960-1279 M) yang berkuasa di Cina tidak lagi menggunakan nama Po-lo melainkan Pu-ni. Mengutip dari buku Hsin Tang Shu, “ … after the disappearance of the name Po-lo, Po-ni is mentioned firt time in Chinese literature visthe Sung Shih.” Menurut Charington, Po-ni atau Pu-ni adalah nama yang sama untuk menyebut Po-lo.

Penyebutan Pu-ni terus digunakan sepanjang masa pemerintahan Dinasti Sung di Cina. Penyebutan Po-li, Po-lo, hingga Pu-ni dapat dikatakan sebagai masa Kerajaan Brunei Tua.

b.Kerajaan Brunei

Ketika Dinasti Sung digantikan oleh Dinasti Ming yang berkuasa di Cina antara tahun 1368-1643 M, penyebutan Pu-ni mulai bergeser menjadi Brunei. Penyebutan “Brunei” menjadi nama baru dalam catatan Cina yang diindikasikan karena pengaruh dari perpindahan Kerajaan Brunei Tua ke Kota Batu.

Catatan dari Dinasti Ming menyebutkan bahwa pada tahun 1397 M, beberapa utusan telah datang ke Cina. Utusan-utusan tersebut berasal dari Annam, Siam, Jawa, Liu-Kiu, San-bo-tsai, Bruni (Brunei), Pahang, Sumatera, dan negeri lain. Berdasarkan catatan dari Dinasti Ming ini dapat diperkirakan bahwa perpindahan Kerajaan Brunei Tua ke Kota Batu berlangsung sebelum tahun 1397 M.

Selain dalam catatan Cina, sumber dari Kerajaan Majapahit yang tercatat dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca pada tahun 1365 M menyebutkan bahwa Pu-ni atau Brunei merupakan daerah taklukan Kerajaan Majapahit. Disebutkan dalam Negarakertagama pupuh 14, Kerajaan Majapahit menguasai daerah-daerah mancanegara seperti Sedu (Sarawak), Barune (Brunei), Saludung (Manila), Solot (Sulu), Trengganu, Johor, Tumasik (Singapura), dan lain-lain. Setiap tahun Kerajaan Brunei mengirimkan upeti ke Jawa antara lain dalam bentuk kapur barus dan air pinang muda. 

Satu catatan tersendiri adalah sebelum Kerajaan Brunei Tua pindah ke Kota Batu, pada tahun 1362 M Awang Alak Betatar naik tahta. Tahun 1364 M ketika Patih Gadjah Mada mangkat, Kerajaan Brunei Tua merasa memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Majapahit. Akhinya pada tahun 1365 M, Kerajaan Brunei Tua memproklamirkan diri sebagai kerajaan yang merdeka.

c.Kesultanan Brunei

Ketika Kerajaan Brunei Tua telah merdeka, Raja Awang Alak Betatar menjalin hubungan dengan Kesultanan Johor. Hubungan ini ditandai dengan perkawinan antara Raja Awang Alak Betatar dengan seorang puteri dari Kesultanan Johor. Lewat perkawinan ini, Raja Awang Alak Betatar akhirnya memeluk agama Islam sehingga mendapatkan karunia gelar dari Sultan Johor, yaitu Sultan Muhammad Shah. Saat itulah agama Islam mulai ditetapkan sebagai agama negara.

Sultan Muhammad Shah memimpin Kesultanan Brunei hingga tahun 1402 M. Dalam Salasilah Raja-raja Brunei disebutkan bahwa Sultan Muhammad Shah hanya memiliki seorang puteri bernama Puteri Ratna Dewi, namun apabila ditilik dari batu nisan makam Rokayah binti Sultan Abdul Majid Hasan ibnu Muhammad Shah Al-Sultan yang berangka tahun 1422 M dan terletak di Tanah Pekuburan Islam di Jalan Residency, Bandar Seri Begawan, didapatkan sebuah keterangan bahwa Sultan Muhammad Shah memiliki seorang putera bernama Sultan Abdul Majid Hasan atau dalam catatan Cina ditulis Ma-na-je-ka-na. Namun nama Sultan Abdul Majid Hasan tidak termasuk ke dalam Salasilah Raja-raja Brunei. Sultan Abdul Majid Hasan mangkat pada tahun 1408 M ketika melakukan kunjungan ke Nanking, Cina. Beliau dimakamkan di Cina dan pada nisannya tertulis “Makam Raja Puni”. 

Catatan yang terdapat dalam Salasilah Raja-raja Brunei menyebutkan bahwa setelah Sultan Muhammad Shah mangkat pada tahun 1402 M, pengganti kedudukan Sultan Brunei adalah saudara Sultan Abdul Majid Hasan yang bernama Pateh Berbai atau Pangeran Bendahara. Pada tahun 1408, Pangeran Bendahara naik tahta dan bergelar Sultan Ahmad.

Pada tahun 1425 M, Sultan Ahmad mangkat. Oleh karena tidak memiliki putera, maka kedudukan Sultan Brunei diserahkan kepada menantunya, Sharif Ali. Sharif Ali adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Taif di Arab dan telah menyebarkan agama Islam sejak tahun 1400 M atau ketika Brunei masih diperintah oleh Sultan Abdul Majid Hasan.

Sharif Ali naik tahta dan bergelar Sultan Sharif Ali. Pemerintahan Sultan Sharif Ali dikenal sebagai masa penguatan fondasi Islam di Kesultanan Brunei yang telah diletakkan sejak masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Sultan Sharif Ali di antaranya menyusun pemerintahan yang berdasarkan agama Islam, mendirikan masjid, meluruskan arah kiblat, dan membuat aturan yang melarang rakyat Brunei untuk makan daging babi, jika larangan ini dilanggar maka akan dihukum mati.

Kepemimpinan Sultan Sharif Ali atau yang juga dikenal dengan nama Paduka Seri Muda Berkat berlangsung hingga beliau mangkat pada tahun 1432 M. Pengganti Sultan Sharif Ali berturut-turut adalah Pengiran Muda Besar Sulaiman yang naik tahta pada tahun 1432 M dan bergelar Sultan Sulaiman. Dalam Hikayat Hang Tuah, Sultan Sulaiman disebut sebagai Adipati Agung, sedangkan dalam Sejarah Melayu, disebut Sang Aji Brunei.

Sultan Brunei selanjutnya adalah Pengiran Muda Bolkiah yang naik tahta pada tahun 1485 M dan bergelar Sultan Bolkiah. Sultan Bolkiah dikenal juga dengan nama Anakhuda Ragam atau Nahkoda Ragam. Sebutan ini merujuk pada kebiasaan Sultan Bolkiah yang sering bepergian ke luar negeri dengan menggunakan “ajung” (jung atau kapal). Dalam setiap kepergian, beliau selalu diiringi oleh musik Nobat dan Gendang Kebesaran Diraja. Sultan Bolkiah dikenal sebagai sosok yang adil dalam memerintah, sehingga beberapa daerah yang dikunjunginya merasa terlindungi dan tunduk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei.

Pada tanggal 11 Juli 1524, Sultan Bolkiah mangkat dalam perjalanan kembali ke Brunei dari luar negeri. Pengiran Anak Cucu Besar Saiful Rijal naik tahta dan bergelar Sultan Abdul Kahar. Dalam Boxer Codex, Sultan Abdul Kahar disebut Sultan Ari Lula atau Sultan Adilullah, sedangkan Antonio Pigafeta dalam laporannya pada tahun 1521 menyebut Sultan Abdul Kahar dengan nama Raja Siripada.  

Pemerintahan Sultan Abdul Kahar berlangsung hingga tahun 1530 M. Selepas Sultan Abdul Kahar meletakkan jabatan, putera sulung baginda yang bernama Pengiran Muda Besar Ismail naik tahta, namun hanya bertahan setahun karena beliau mangkat. Pengganti Pengiran Muda Besar Ismail adalah Pengiran Muda Tengah Othman, namun tidak lama kemudian juga mangkat sehingga digantikan oleh Pengiran Muda Iring Ali Akbar. Hal serupa terjadi pada dua pendahulunya, Pengiran Muda Iring Ali Akbar juga mangkat tidak lama setelah naik tahta.

Saat itu, Sultan Abdul Kahar baru menyadari jika tahta Kesultanan Brunei sesungguhnya milik keturunan dari kakaknya, Pengiran Bendahara Pengiran Muda Besar Tajuddin yang tidak sempat naik tahta meskipun telah disiapkan sebagai pengganti ketika ayah mereka Sultan Bolkiah memerintah. Atas dasar pertimbangan tersebut, Sultan Abdul Kahar menyerahkan tahta Brunei kepada putera Pengiran Bendaraha Pengiran Muda Besar Tajuddin yang bernama Pengiran Anak Chucu Besar Saiful Rijal. Pada tahun 1533 M Pengiran Anak Chucu Besar Saiful Rijal naik tahta dan bergelar Sultan Saiful Rijal. Ketika Sultan Saiful Rijal memerintah terjadi Perang Kastila.

Perang Kastila dimulai ketika Spanyol yang telah berhasil menaklukkan Filipina (Manila) pada tahun 1571 M bermaksud menawarkan “perlindungan” kepada Kesultanan Brunei. Tawaran perlindungan bermakna bahwa Kesultanan Brunei mengakui kedaulatan Spanyol yang bermarkas di Manila. Tawaran ini ditolak oleh Sultan Saiful Rijal.

Sikap Spanyol ini didasari oleh dua hal, pertama Kesultanan Brunei telah menyebarkan agama Islam sehingga berpengaruh kuat di Filipina sejak masa kekuasaan Sultan Bolkiah. Kedua, perkembangan Islam di Filipina tentu saja menghambat upaya Kristenisasi yang menjadi salah satu tujuan Spanyol. Oleh karena itu, Spanyol merasa perlu untuk menaklukkan pusat Islam, yaitu Kesultanan Brunei.

Kontak senjata pertama antara pasukan Kesultanan Brunei melawan Spanyol terjadi pada tanggal 14 April 1578. Pasukan Spanyol dipimpin oleh Kapten Jenderal Spanyol di Manila, Dr. Fansisco de Sande berkekuatan 40 kapal perang. Sedangkan pasukan Brunei berkekuatan 50 kapal perang. Dalam kontak pertama ini, pasukan Kesultanan Brunei menderita kekalahan.

Kemenangan pada kontak senjata pertama menjadikan moral pasukan Spanyol bangkit. Pada tanggal 16, 20, dan 24 April 1578, pasukan Spanyol telah memasuki istana, menggeledah, dan merampas berbagai barang berharga.

Pasukan Kesultanan Brunei yang kalah pada kontak pertama kemudian menggalang kekuatan di bawah pimpinan Pengiran Bendahara Sakam ibnu Sultan Abdul Kahar. Pasukan ini kembali menggempur Spanyol hingga terdesak dan dipaksa untuk mundur sampai ke Nausung (Sabah). Pada tanggal 26 Juni 1578, Spanyol menderita kekalahan perang dan berhasil diusir dari bumi Brunei. Sebagai pelampiasan atas kekalahan perang, tiga hari sebelum meninggalkan Brunei, pada tanggal 23 Juni 1578, Dr. Fansisco de Sande memerintahkan untuk membakar Masjid Jami’ Brunei.   

Pengiran Bendahara Sakam yang berjasa karena kepemimpinannya dalam mengusir Spanyol akhirnya mendapat anugerah dari Sultan Saiful Rijal yaitu gelar Raja Bendahara, sebuah gelar yang dianggap sebagai calon pengganti Sultan Brunei. Namun sebelum naik tahta, Pengiran Bendahara Sakam telah mangkat.

Sultan Saiful Rijal mengangkat puteranya yang bernama Raja Brunei (Shah Brunei) sebagai Sultan Brunei, namun tidak lama kemudian juga mangkat. Tahta Kesultanan Brunei akhirnya diserahkan kepada adik Sultan Saiful Rijal yang bernama Pengiran Muda Muhammad Hasan yang naik tahta pada tahun 1582 M bergelar Sultan Muhammad Hasan.

Sultan Muhammad Hasan mangkat pada tahun 1598 M. Pengganti Sultan Muhammad Hasan adalah Pengiran Muda Besar Abdul Jalilul Akbar bergelar Sultan Jalilul Akbar (1598-1659 M), kemudian Pengiran Muda Besar Sulong Abdul Jabbar bergelar Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659-1660 M). Ketika Sultan Abdul Jalilul Jabbar mangkat pada tahun 1660 M, Putera Mahkota Pengiran Muda Besar Muhammad Shamsuddin belum cukup usia untuk memerintah sehingga tahta Kesultanan Brunei diserahkan kepada pamannya, Pengiran Muda Bongsu Haji Muhammad Ali ibnu Sultan Muhammad Hasan dan bergelar Sultan Haji Muhammad Ali.

Ketika Sultan Haji Muhammad Ali memerintah terjadi perseteruan dengan Pengiran Bendahara Pengiran Abdul Hakkul Mubin. Permasalahan bermula ketika putera Sultan Haji Muhammad Ali yang bernama Pengiran Muda Bongsu ibnu Sultan Muhammad Ali telah membunuh putera Pengiran Bendahara Pengiran Abdul Hakkul Mubin dalam sabung ayam. Pengiran Bendahara Pengiran Abdul Hakkul Mubin lantas datang ke istana bermaksud menuntut balas atas kematian puteranya dengan cara membunuh Pengiran Muda Bongsu. Namun Sultan Haji Muhammad Ali tidak mengizinkan puteranya tersebut dibunuh dengan alasan bahwa kuasa menjatuhkan hukuman menjadi hak Sultan. Maksud yang tidak tersampaikan membuat Pengiran Bendahara Pengiran Abdul Hakkul Mubin murka dan membunuh siapa saja yang berada di dalam istana.

Sultan Muhammad Ali mangkat pada tanggal 7 November 1661 dan digantikan oleh Pengiran Bendahara Pengiran Abdul Hakkul Mubin yang bergelar Sultan Abdul Hakkul Mubin. Ketika masih memerintah, Sultan Abdul Hakkul Mubin telah memberikan karunia gelar Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara kepada Pengiran Bongsu Muhyiddin ibnu Sultan Abdul Jalilul Akbar yang tak lain adalah adik kandung Sultan Abdul Jalilul Jabbar dari ibu yang sama, Radin Mas Ungku Siti Kaisah, puteri Pengiran Temenggong Mancho Negoro dari Jawa.

Luka lama pembunuhan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hakkul Mubin terhadap Sultan Muhammad Ali kembali terkuak. Pengiran Bongsu Muhyiddin bermaksud menuntut balas dan berusaha merebut tahta. Terjadilah perang saudara yang berlangsung selama 12 tahun (1661-1673 M). Perang berakhir ketika Sultan Abdul Hakkul Mubin berhasil dibunuh oleh Pengiran Bongsu Muhyiddin yang kemudian menduduki tahta Kesultanan Brunei pada tahun 1673 M dan bergelar Sultan Muhyiddin.

Ketika Sultan Muhyiddin memerintah, beliau bermaksud untuk mengembalikan tahta kepada garis keturunan dari Sultan Muhammad Ali. Putera Sultan Muhammad Ali, Pengiran Muda Bongsu yang melarikan diri ke Sambas diminta kembali ke Brunei dan diberikan karunia gelar Raja Bendahara dan diharapkan dapat mengganti kedudukan Sultan Muhyiddin sebagai Raja Brunei. Namun sebelum niat tersebut terlaksana Raja Bendahara Pengiran Muda Bongsu telah meninggal. Akhirnya Sultan Muhyiddin melantik putera Raja Bendahara Pengiran Muda Bongsu yang bernama Pengiran Anak Muhammad Alam dan diberikan gelar Raja Bendahara Alam. 

Usai melantik, Sultan Muhyiddin berangkat ke Kelaka dan bersemayam di sana. Namun, meskipun telah dilantik oleh Sultan Muhyiddin, nama Raja Bendahara Alam ini tidak disebutkan dalam Salasilah Raja-raja Brunei. Ketika Raja Bendahara Alam mangkat, Sultan Muhyiddin yang telah bersemayam di Kelaka diminta untuk kembali memimpin Kesultanan Brunei. Sultan Muhyiddin akhirnya kembali naik tahta.

Sultan Muhyiddin mangkat pada tahun 1690 M. Pengganti Sultan Muhyiddin adalah Pengiran Anak Chucu Nasruddin ibnu Pengiran Muda Besar Abdullah ibnu Sultan Abdul Jalilul Akbar bergelar Sultan Nasruddin. Sultan Nasruddin mangkat pada tahun 1670 M dan digantikan Pengiran Muda Husain Kamaluddin ibnu Sultan Haji Muhammad Ali yang bergelar Sultan Husain Kamaluddin. Keinginan almarhum Sultan Muhyiddin untuk mengembalikan tahta Kesultanan Brunei kepada keturunan Sultan Muhammad Ali akhirnya terealisasi.

Masa pemerintahan Sultan Husain Kamaluddin disebutkan sebagai salah satu masa kemakmuran Kesultanan Brunei. Salah satu indikasi kemakmuran Kesultanan Brunei ditunjukkan dengan mengeluarkan mata uang Kesultanan Brunei yang disebut mata uang “pitis”.

Sultan Husain Kamaluddin juga dikenal sebagai raja yang adil dan berpihak pada rakyat biasa. Beliau tidak berkenan untuk menikah dengan kaum bangsawan, sehingga anak Sultan Husain Kamaluddin juga tertutup kemungkinan menjadi Sultan Brunei selanjutnya karena terdapat darah rakyat biasa. Namun, salah satu puteri Sultan Husain Kamaluddin yang bernama Pengiran Anak Puteri Bulan menikah dengan Pengiran Anak Chucu Besar Muhammad Alauddin ibnu Pengiran Di-Gadong Pengiran Muda Shah Mubin ibnu Sultan Muhyiddin. Atas dasar pernikahan ini, Sultan Husain Kamaluddin justru memiliki niat untuk mengembalikan tahta Kesultanan Brunei kepada keturunan dari Sultan Muhyiddin.      

Pengiran Anak Chucu Besar Muhammad Alauddin akhirnya ditabalkan menjadi Raja Brunei pada tahun 1730 M dengan gelar Sultan Muhammad Alauddin. Namun masa pemerintahan Sultan Muhammad Alauddin hanya berlangsung singkat karena beliau mangkat pada tahun 1737 M. Oleh karena Sultan Muhammad Alauddin tidak memiliki putera, maka Sultan Husain Kamaluddin yang sebenarnya telah meletakkan jabatan dan bergelar Paduka Seri Begawan Sultan dan bersemayam di Temburong kembali menjadi Sultan Brunei.

Pemerintahan Sultan Husain Kamaluddin jilid II bertahan hingga tahun 1740 M. Beliau kemudian menyerahkan tahta Kesultanan Brunei kepada menantunya, Pengiran Muda Tengah Omar Ali Saifuddin yang menikah dengan Pengiran Anak Puteri Nur Alam binti Sultan Husain Kamaluddin. Pengiran Muda Tengah Omar Ali Saifuddin naik tahta pada tahun 1740 M dan bergelar Sultan Omar Ali Saifuddin I.

Pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin I bertahan hingga tahun 1778 M. Pengganti Sultan Omar Ali Saifuddin I adalah Pengiran Muda Besar Muhammad Tajuddin bergelar Sultan Muhammad Tajuddin. Selanjutnya pada tahun 1804 M, tahta Kesultanan Brunei diserahkan kepada Pengiran Muda Tengah Jamalul Alam bergelar Sultan Muhammad Jamalul Alam I.

Sultan Muhammad Jamalul Alam I memerintah hanya sekitar 7 bulan (26 April 1804 hingga 10 November 1804). Beliau mangkat dan digantikan puteranya, Pengiran Muda Besar Omar Ali Safiuddin II. Namun berhubung putera baginda belum cukup umur, maka tahta Kesultanan Brunei untuk sementara diampu oleh Paduka Seri Begawan Sultan Muhammad Tajuddin.

Paduka Seri Begawan Sultan Tajuddin hanya mampu memimpin Kesultanan Brunei hingga tahun 1807 M. Beliau kemudian menyerahkan tahta kepada Pengiran Di-Gadong Ayah Pengiran Muda Tengah Muhammad Kanzul Alam ibnu Sultan Omar Saifuddin I dan bergelar Sultan Muhammad Kanzul Alam.

Semasa Sultan Muhammad Kanzul Alam memerintah terdapat beberapa peristiwa yang terjadi di Kesultanan Brunei. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain: Kesultanan Brunei mengeluarkan mata uang “Pitis” ke Padian (1821 M) dan Kesultanan Brunei menjalin hubungan yang erat dengan Spanyol di Manila (1823 M).

Masa pemerintahan Sultan Muhammad Kanzul Alam juga diwarnai dengan keputusan sepihak untuk mengangkat puteranya, Pengiran Muda Muhammad Alam sebagai calon pewaris tahta. Pada tahun 1826, Pengiran Muda Muhammad Alam naik tahta dan bergelar Sultan Muhammad Alam.

Pemerintahan Sultan Muhammad Alam dijalankan dengan sistem kediktatoran. Bahkan pada tanggal 15 Februari 1826, pewaris tahta yang sah, Pengiran Muda Besar Omar Ali Safiuddin II terpaksa harus mengungsi ke Pulau Keingaran untuk menghindari pertumpahan darah.  

Masa pemerintahan Sultan Muhammad Alam hanya berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun 1828 M, Sultan Muhammad Alam meninggal dan tahta Kesultanan Brunei dikembalikan kepada Pengiran Muda Besar Omar Ali Safiuddin II yang bergelar Sultan Omar Ali Safiuddin II. 

d.Pengaruh Inggris di Kesultanan Brunei

Pada tanggal 15 Agustus 1839 James Brooke tiba di Serawak. Duta Kerajaan Inggris ini bermaksud untuk menjalin hubungan dengan penguasa Serawak kala itu, Pengiran Indera Mahkota Pengiran Muhammad Salleh yang merupakan kepanjangan tangan Kesultanan Brunei. Pengiran Indera Mahkota Pengiran Muhammad Salleh menjadi penguasa Serawak ketika Sultan Muhammad Kanzul Alam bertahta.

Selain Pengiran Indera Mahkota Pengiran Muhammad Salleh, di Serawak juga bermukim Pengiran Muda Hashim ibnu Sultan Muhammad Kanzul Alam. James Brooke mendekati Pengiran Muda Hashim untuk menjalin perjanjian kerjasama. Perjanjian akhirnya berhasil dibuat antara James Brooke dengan Pengiran Muda Hashim pada tahun 1841 M. Isi perjanjian adalah ijin bagi James Brooke untuk tinggal dan mendirikan bangunan di Serawak.

Perjanjian 1841 M diperbaharui dengan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1842 antara James Brooke dengan Sultan Omar Ali Safiuddin II melalui perantara Pengiran Muda Hashim ibnu Sultan Muhammad Kanzul Alam. Perjanjian 1842 berisi pelantikan James Brooke sebagai penguasa di Serawak. Berdasarkan pelantikan tersebut, maka kekuasaan Pengiran Indera Mahkota Pengiran Muhammad Salleh sebagai penguasa di Serawak digantikan oleh James Brooke.

Berdasarkan perjanjian 1842, James Brooke mulai menjalankan pemerintahan di Serawak dan meluaskan daerah kekuasaan, bahkan yang termasuk ke dalam wilayah Kesultanan Brunei, seperti Bintulu, Mukah, Uya, Miri, Sibuti, dan Baram. Upaya James Brooke untuk menguasai Kesultanan Brunei juga dilakukan melalui Pengiran Muda Hashim ibnu Sultan Muhammad Kanzul Alam dengan cara membujuk sang pengeran agar berusaha merebut tahta Kesultanan Brunei. Tindakan Pengiran Muda Hashim ditentang oleh kebanyakan bangsawan di Kesultanan Brunei yang berujung pada terbunuhnya Pengiran Muda Hashim pada tahun 1846.

James Brooke menjadikan terbunuhnya Pengiran Muda Hashim ibnu Sultan Muhammad Kanzul Alam selaku sekutu politiknya sebagai alasan untuk menyerang Kesultanan Brunei. Pada tanggal 8 Juli 1846, angkatan perang James Brooke (Kerajaan Inggris) yang didukung oleh Laksamana Sir Thomas Cochare, Komandan Pangkalan di Timur Jauh telah mendarat di Brunei. Perang antara Kesultanan Brunei dan Inggris tidak terhindarkan. Akibat perang ini, Sultan Omar Ali Safiuddin II terpaksa mengungsi ke Damuan. Perseteruan dengan Inggris akhirnya diakhiri dengan perjanjian persahabatan dan perdagangan pada tahun 1847 M.

Sultan Omar Ali Safiuddin II mangkat pada tanggal 18 November 1852 dan digantikan oleh Pengiran Anak Abdul Momin ibnu Pengiran Shahbandar Pengiran Anak Abdul Wahab ibnu Sultan Omar Ali Safiuddin I dan bergelar Sultan Abdul Momin. Sultan Abdul Momin mempunyai keputusan bahwa ketika beliau nantinya turun tahta, maka Kesultanan Brunei tidak akan dipimpin oleh keturunannya melainkan kepada putera Sultan Omar Ali Safiuddin II, yaitu Pengiran Anak Muhammad Salleh atau Pengiran Anak Hashim.

Pada tahun 1885 M, Sultan Abdul Momin mangkat dan tahta Kesultanan Brunei diserahkan kepada Pengiran Anak Hashim karena Pengiran Anak Muhammad Salleh telah lebih dahulu meninggal. Pengiran Anak Hashim naik tahta pada tahun 1885 M dan bergelar Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin.

Ketika Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin memerintah, pada tahun 1888 M diadakan perjanjian dengan Sir Hugh Low di pihak Kerajaan Inggris. Isi perjanjian adalah pernyataan bahwa Kesultanan Brunei berada dalam perlindungan Inggris, namun Kerajaan Inggris tidak berhak turut campur dalam urusan pergantian Sultan Brunei.

Pada tanggal 3 Desember 1905 dan 2 Januari 1906, Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin kembali menandatangani perjanjian dengan Inggris yang diwakili John Anderson. Perjanjian tersebut berisi bahwa Kesultanan Brunei menerima pengangkatan seorang Residen di wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei. Residen ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan Inggris, sehingga Kesultanan Brunei wajib menjamin keselamatan, menyediakan tempat tinggal yang layak, dan menjalankan segala masukan dari Residen tersebut, kecuali yang berhubungan dengan agama Islam.

Pada bulan Mei 1906, Pengiran Muda Bongsu Muhammad Jamalul Alam naik tahta menggantikan Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin dan bergelar Sultan Muhammad Jamalul Alam II. Namun berhubung Sultan Muhammad Jamalul Alam II belum dewasa, maka jabatan Sultan dipangku oleh Pengiran Bendahara Pengiran Anak Muhammad ibnu Pengiran Anak Muhammad Tajuddin dan Pengiran Pemancha Pengiran Anak Muhammad Salleh II ibnu Pengiran Maharaja Lela Pengiran Anak Abdul Kahar hingga tanggal 15 Mei 1918. Setelah Sultan Muhammad Jamalul Alam II telah dewasa, maka beliau diangkat menjadi Sultan Brunei.

Sultan Muhammad Jamalul Alam II mangkat pada tanggal 19 September 1924. Tahta Kesultanan Brunei beralih kepada Pengiran Muda Besar Ahmad Tajuddin bergelar Sultan Ahmad Tajuddin Akhazul Khairi Waddin. Pada tanggal tanggal 4 Juni 1950 Sultan Ahmad Tajuddin Akhazul Khairi Waddin mangkat sehingga tahta Kesultanan Brunei diserahkan kepada Pengiran Muda Tengah Omar ‘Ali Saifuddien.

Pengiran Muda Tengah Omar ‘Ali Saifuddien naik tahta dan bergelar Sultan Omar ‘Ali Safiuddien Sa’adul Khairi Waddien atau Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III. Pada masa pemerintahan Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III diadakan perundingan dengan Inggris yang berisi disebut Perjanjian Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei. Perjanjian yang terjadi pada tanggal 29 September 1959 ini merupakan uaya untuk merintis kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. 

Pada tanggal 14 Agustus 1961, Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III mengarak putera tertua, Pengiran Muda Besar Hassanal Bolkiah menjadi Putera Mahkota sebagai calon pengganti kedudukan Sultan Brunei. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1967, Sultan Omar ‘Ali Saifuddien III menurunkan tahta kepada puteranya, Pengiran Muda Besar Hassanal Bolkiah untuk menjadi Sultan Brunei dan bergelar Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.

Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ditandai dengan deklarasi kemerdekaan Negara Brunei Darussalam pada tanggal 1 Januari 1984. Deklarasi tersebut pada dasarnya merupakan kelanjutan dari upaya menuju Negara Brunei Darussalam yang berdaulat yang telah dirintis oleh Sultan Omar ‘Ali Safiuddien Sa’adul Khairi Waddien pada tanggal 29 September 1959. Kini Kesultanan Brunei Darussalam menjadi inti dari sebuah negara monarki bernama Negara Brunei Darussalam. Hingga hari ini, Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah masih menjabat sebagai Kepala Negara Brunei Darussalam sekaligus Sultan Brunei Darussalam.  

Dibaca : 27017 kali
« Kembali ke Sejarah Kerajaan / Kesultanan

Share

Form Komentar

Kiagus Muhammad Rasyid 02 Nopember 2012 08:49

Tidak adakah kaitan sejarah antara Kesultanan Brunei Darussalam dengan Kesultanan Palembang Darussalam?

peminat sejarah 08 Juli 2013 11:49

Bukankah asal usul Kesultanan Brunei adalah puak Murut? Saya pernah mendengar cerita bahwa yg membuka Brunei ini adalah seorang bangsa Murut bernama Opai Semaring. Saya hanya ingin tahu apakah itu benar?

ramses simamora 23 Agustus 2013 03:42

Keturunan Raja Brunei Darussalam banyak yang membicarakan bahwa tempat makamnya ada di Kecamatan Embaloh Hulu, Desa Banua Ujung. Saya juga tidak yakin,sebab saya bertugas dari tahun 1990 s/d 2000 yg lalu tidak pernah tahu tentang makam tersebut. Selama sekitar dua tahun ini mereka dari negara Brunei selalu datang mempertanyakan tempat makam tersebut,bahkan keturunannyapun ada yang mengaku orang Tamambaloh,hanya sayangnya tidak bisa dibuktikan, karena tidak seperti Cina,Batak yang memiliki silsilah, akan tetapi bisa benar bisa juga tidak,hanya masalah ini perlu penelusuran yang lebih dalam agar jangan kehilangan asal usul dari leluluhurnya. Terima kasih.

ada adaj 22 Agustus 2013 05:00

Zabag masih didebatkan penulis udah berani menyamakan dengan Brunai, ini diteliti atau main copy paste aja. hemmmm kacau deh ini negara