English Version | Bahasa Indonesia

Polemik Kadipaten Pakualaman: Rekonsiliasi adalah Silaturahmi

04 Juli 2012 11:32


KPH Tjondrokusumo berziarah ke makam Paku Alam terdahulu dalam rangkaian peringatan Dwi Abad Kadipaten Pakualaman

Yogyakarta, KerajaanNusantara.Com -- Polemik di Kadipaten Pakualaman kembali mengemuka. Pernyataan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Tjondrokusumo beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa rekonsiliasi tidak pernah ada di internal Kadipaten Pakualaman dinilai oleh KPH Anglingkusumo sebagai sebuah tindakan tak bermartabat. Pernyataan KPH Tjondrokusumo ini berseberangan dengan pendapat KPH Anglingkusumo yang menyatakan bahwa rekonsiliasi adalah medium untuk silaturahmi.

KPH Tjondrokusumo selaku Pengageng Kawedanan Hageng Kasentanan Puro Pakualaman beranggapan bahwa selama ini di Kadipaten Pakualaman tak pernah ada perpecahan sehingga tak perlu mengadakan rekonsiliasi. Pernyataan ini menanggapi sejumlah pertanyaan yang muncul terkait dengan pengangkatan KPH Anglingkusumo sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam IX pada pertengahan April silam.

Bagi KPH Tjondrokusumo, status Jumenengan Paku Alam IX di Puro Pakualaman itu sudah sah dan telah berjalan sejak tahun 1999. Jumenengan ini pula yang telah bertahan selama 13 tahun dan diperingati saban tahunnya. Nah, baru pada tahun ini muncul polemik dengan pengangkatan Paku Alam IX yang baru, yakni KPH Anglingkusumo.

Terkait masalah tersebut, KPH Tjondrokusumo sebenarnya telah mengirimkan surat kepada KPH Anglingkusumo. Secara garis besar isi surat tersebut menyarankan kepada KPH Anglingksumo untuk sadar dan jika kembali ke Puro Pakualaman maka trah Pakualaman akan menerima dengan tangan terbuka. Namun, KPH Tjondrokusumo menolak untuk mengamini bahwa rekonsiliasi akan diadakan.

Polemik di Kadipaten Pakualaman tampaknya mulai mengemuka paska Pilkada Walikota Yogyakarta September 2011 silam. Kekalahan dari salah satu pasangan calon berimbas pada ontran-ontran (kisruh) di Pakualaman. Imbasnya, muncul “Paku Alam Tandingan” atau banyak pihak menyebut sebagai “Raja Kembar” yang berusaha “menggoyang” kedudukan Paku Alam IX yang telah dikukuhkan sejak 26 Mei 1999 silam. Dalam tataran ini, diakui atau tidak, unsur politik tampak “bermain” dalam polemik di Kadipaten Pakualaman. (Tunggul Tauladan/knc/1/7-2012)

Sumber foto: http://www.radarjogja.co.id


Dibaca : 1523 kali
« Beranda kerajaan

Share

Form Komentar