English Version | Bahasa Indonesia

Sejarah Kerajaan / Kesultanan

  • Sejarah

    a. Asal Mula Berdirinya Kesultanan Serdang Awal berdirinya Kesultanan Serdang terkait erat dengan masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Panglima Besar Tentara dan Panglima Armada Kesultanan Aceh Darussalam yang bernama Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan menjadi tokoh sentral atas terbentuknya embrio Kesultanan Serdang. Di bawah komando Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Aceh Darussalam yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), berhasil menundukkan negeri-negeri di sepanjang Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatra, termasuk Johor dan Pahang pada tahun 1617 M, Kedah (1620 M), Nias (1624 M), dan lain-lainnya. Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, yang bergelar Laksamana Kuda Bintan, diduga kuat adalah orang yang sama dengan Laksamana Malem Dagang, pemimpin militer Aceh Darussalam dalam upaya melawan bangsa Portugis pada tahun 1629. Berkat pengabdiannya terhadap Kesultanan Aceh Darussalam, pada tahun 1632 ... Selengkapnya »

  • Silsilah dan Periode Pemerintahan

    Berikut ini adalah nama-nama Sultan yang pernah memimpin Kesultanan Serdang: Sultan Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan (1723−1767). Sultan Ainan Johan Alamshah (1767−1817). Sultan Thaf Sinar Baharshah (1817−1850). Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah (1819−1880). Sultan Sulaiman Shariful Alamshah (1866−1946) .Selama tahun 1880-1866, pemerintahan Kesultanan Serdang dipegang oleh Tengku Raja Muda Mustafa (paman putra mahkota) sebagai wali karena Sulaiman Shariful Alamshah masih sangat belia. Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar (1946−1960). Tuanku Abunawar Sinar Shariful Alam Al-Haj (1997−2001). Tuanku Luckman Sinar Baharshah II (2001−sekarang), dinobatkan pada tahun 2002. Selengkapnya »

  • Sistem Pemerintahan

    Pada masa pemerintahan Sultan Serdang yang pertama, yaitu Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan (1723−1767), pemerintahan Kesultanan Serdang masih dalam kondisi yang tidak menentu karena banyaknya konflik yang harus dihadapi. Baru pada era Sultan yang kedua, yakni Sultan Ainan Johan Alamshah (1767-1817), Kesultanan Serdang mulai menyusun konsep untuk mengatur tata pemerintahannya. Salah satu yang terpenting adalah dengan dibentuknya Lembaga Orang Besar Berempat di Serdang (Wazir Sultan), yaitu: Pangeran Muda, berwilayah di Sungai Tuan. Datok Maha Menteri, berwilayah di Araskabu. Datok Paduka Raja, berwilayah di Batangkuis. Sri Maharaja, berwilayah di Ramunia. Sultan Ainan Johan Alamshah memperkokoh legitimasi Lembaga Orang Besar Berempat berdasarkan fenomena alam dan hewan yang melambangkan kekuatan empat penjuru alam (barat, timur, utara, selatan) dan kokohnya kaki binatang serta asas Tungku Sejarangan (empat ... Selengkapnya »

  • Wilayah Kekuasaan

    Ditinjau dari perjalanan sejarahnya, perubahan luas wilayah Kesultanan Serdang dari zaman ke zaman diperoleh melalui beberapa cara, di antaranya dengan jalan penaklukan, kekerabatan (ikatan perkawinan), atau penggabungan wilayah oleh kerajaan-kerajaan kecil ke wilayah Kesultanan Serdang. Sejak awal berdirinya, wilayah Kesultanan Serdang beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial-politik yang terjadi. Semasa era kolonial Hindia Belanda, Kesultanan Serdang, dimasukkan ke dalam Residensi Sumatra Timur bersama sejumlah kerajaan lainnya, antara lain: Kerajaan Asahan, Kerajaan Deli, Kerajaan Kualuh dan Leidong, Kerajaan Langkat, Kerajaan Pelalawan, serta Kerajaan Siak Sri Inderapura. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 dan dilanjutkan dengan pengakuan kedaulatan tahun 1949 terjadi perubahan lagi. Kesultanan Serdang yang semula termasuk ke dalam wilayah Sumatra Timur, sejak tahun 1950 dilebur ... Selengkapnya »