English Version | Bahasa Indonesia

Undang-undang Dan Hukum Adat

Undang-undang Dasar Panji Salaten

Sistem pemerintahan yang berlaku di Kesultanan Kartanegara ing Martadipura diatur dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten. Undang-undang ini dirumuskan pada era pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martadipura yang bertahta pada periode 1605-1635 Masehi. Undang-undang Dasar Panji Salaten terdiri dari 39 pasal. Dalam Undang-undang Dasar Kesultanan Kartanegara ing Martadipura ini, terdapat  lampiran kitab peraturan yang dikenal dengan nama Undang-undang Beraja Nanti yang memuat 164 pasal peraturan. Undang-undang Dasar Panji Salaten beserta semua aturan yang termuat di dalamnya, Undang-undang Beraja Nanti, disusun berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dalam syariat agama Islam.

Salah satu yang diatur di dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten adalah mengenai persoalan kedudukan Raja/Sultan. Disebutkan bahwa Raja/Sultan menempati urutan paling tinggi dan merupakan orang yang paling berkuasa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Raja/Sultan didudukkan sebagai orang nomor satu berdasarkan pemahaman bahwa seorang Raja/Sultan dipercaya mampu menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Mengenai hal ini, Pasal 14 Undang-undang Dasar Panji Salaten menyebutkan bahwa: “Raja orang yang mulia, turun-temurun memang asalnya raja. Raja basanya (perkataannya) membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri. Raja umpamanya pohon waringin. Tempat berteduh di waktu hujan, wadah bernaung di kala panas. Batangnya tempat bersandar. Menjadi alamat di dalam negeri.”

Selain itu, dalam pasal-pasal lainnya disebutkan rumusan sebagai berikut: Segala sesuatu yang telah menjadi keputusan raja tidak dapat diganggu gugat (Pasal 26), kecuali orang-orang besar dan arif bijaksana (penasehat dan alim ulama) bermusyawarah dengan Raja/Sultan untuk mengubah keputusan (Pasal 15). Dalam melaksanakan tugas, Raja/Sultan hanya memberikan perintah kepada seorang Mangkubumi yang akan meneruskan perintah Raja/Sultan kepada para Menteri dan Senopati kesultanan.

Jabatan Mangkubumi biasanya diampu oleh kerabat dekat Raja/Sultan. Selain selaku penasehat Raja/Sultan, Mangkubumi juga bertindak sebagai menjadi wakil kesultanan dalam suatu acara apabila Raja/Sultan berhalangan hadir. Selain itu, Mangkubumi juga diberi mandat memangku jabatan Raja/Sultan untuk sementara apabila putra mahkota (calon Raja/Sultan) dinilai belum cukup umur (kurang dari 21 tahun) untuk dinobatkan sebagai Raja/Sultan.

Undang-undang Dasar Panji Salaten juga mengatur susunan kabinet pemerintahan kesultanan. Kedudukan di bawah Raja/Sultan yang setara dengan Mangkubumi adalah Majelis Orang-orang Besar dan Arif Bijaksana. Majelis ini berisi para bangsawan dan rakyat biasa yang dianggap mengerti tentang adat-istiadat Kutai. Majelis Orang-orang Besar dan Arif Bijaksana mengemban tugas sebagai pembuat rancangan peraturan sebelum diajukan kepada Raja/Sultan. Jika Raja/Sultan menyetujui hasil mufakat majelis, maka rancangan peraturan itu bisa diberlakukan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Peraturan seperti ini ini dikenal dengan nama “adat yang diadatkan” dan diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Dasar Panji Salaten.

Sedangkan untuk kedudukan, fungsi, dan wewenang para Menteri Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura diatur Pasal 17, 18, 37, dan 38 Undang-undang Panji Salaten. Disebutkan bahwa jabatan Menteri berkedudukan di bawah Raja/Sultan dan berperan sebagai mediator antara Raja/Sultan dan mangkubumi dengan rakyat, punggawa, dan petinggi (kepala kampung). Menteri diangkat dari keluarga dekat raja atau setidak-tidaknya orang yang berasal dari keturunan bangsawan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten, tugas para Menteri antara lain melaksanakan perintah Raja/Sultan dan Mangkubumi, memberikan masukan kepada Raja/Sultan saat menjalankan tugas hukum dan adat, bersama Senopati dan para punggawa lainnya berkewajiban menjaga agar adat dan hukum tetap berjalan sebagai pegangan dalam pemerintahan kesultanan, melaksanakan hukum gantung bagi Senopati (hulubalang) yang berkhianat kepada kesultanan, bersama Raja/Sultan dan Majelis Orang-orang Besar dan Arif Bijaksana wajib mengupayakan kesejahteraan seluruh rakyat seluruhnya demi kebesaran dan kejayaan kesultanan. Selain itu, Menteri diperbolehkan untuk mengingatkan atau mengoreksi keputusan Raja/Sultan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pasal 21 Undang-undang Dasar Panji Salaten mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang  Senopati atau hulubalang kesultanan. Kedudukan Senopatai adalah di bawah tanggungjawab Menteri. Tugas utama Senopati adalah menjaga keselamatan Raja/Sultan, menjadi orang yang bertanggungjawab pelaksanaan peraturan adat, menjaga keamanan kesultanan, dan wajib mentaati perintah Raja/Sultan, Mangkubumi, serta semua peraturan yang telah diadatkan.

Lebih rinci, diatur juga tentang tugas, fungsi, dan wewenang jabatan punggawa yang kedudukannya sejajar dengan Senopati (sama-sama berkedudukan di bawah Menteri). Punggawa adalah seorang pemimpin yang membawahi beberapa kampung. Tugas utama punggawa adalah menjaga keberlangsungan pelaksanaan peraturan dan adat. Fungsi ini hampir sama dengan tugas yang dijalankan oleh Menteri. Tetapi, karena kedudukan punggawa berada di bawah Menteri dan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan rakyat, maka punggawa menerima perintah langsung dari Menteri.

Strata paling bawah dalam struktur pemerintahan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura adalah jabatan petinggi atau kepala kampung. Kedudukan kepala kampung berada di bawah punggawa. Jabatan ini biasanya diberikan kepada orang biasa (bukan bangsawan) yang dianggap berjasa terhadap Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Fungsi petinggi sebagai kepala kampung adalah melanjutkan perintah dari punggawa kepada rakyat. Selain itu, petinggi juga berfungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat untuk disampaikan kepada punggawa, yang kemudian disampaikan kepada Menteri dan Raja/Sultan.

Selain itu, Undang-undang Dasar Panji Salaten juga merumuskan tentang aktivitas Raja/Sultan yang secara berkala akan mendengarkan kritik, saran, masukan, dan pertimbangan dari para Menteri atau pejabat kesultanan demi kemajuan kesultanan (Pasal 18). Sedangkan dalam Pasal 27 disebutkan bahwa mengingat kedudukan Raja/Sultan sebagai cerminan atau teladan bagi rakyat, maka Raja/Sultan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan tertentu yang bersifat mempertinggi martabat Raja/Sultan, misalnya: Raja/Sultan dilarang duduk di sembarang tempat, berjalan di sembarang tempat, atau makan sembarang makanan.

Referensi:

  • Anwar Soetoen, 1975. Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai. Kutai: Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai.
  • Tunggul Tauladan, “Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura”, diunduh dari http://melayuonline.com/ind/history/dig/494/kesultanan-kutai-kartanegara-ing-martadipura, data diakses pada tanggal 28 Maret 2011.

 

 

Dibaca : 3357 kali
« Kembali ke Kesultanan Kutai Kartanegara

Share

Form Komentar