English Version | Bahasa Indonesia

Pemimpin MelayuOnline.com Terima Anugerah Gelar Kehormatan dari Kerajaan Matan Tanjungpura

08 Maret 2013 11:27



Para tokoh penerima Gelar Kehormatan serta beberapa Raja berfoto bersama dengan Pangeran Ratu Kertanegara Ir. H. Gusti Kamboja, MH.

Ketapang, KerajaanNusantara.com -- Pemimpin Umum www.melayuonline.com, www.kerajaannusantara.com, dan Ketua Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM) Pangeran Nata Waskita Mahyudin Al Mudra, SH., MM. memperoleh anugerah Gelar Kehormatan “Datuk Seri Citrawangsa” dari Kerajaan Matan Tanjungpura. Penganugerahan gelar kehormatan tersebut dihelat dalam acara Pembukaan Festival Keraton Matan Tanjungpura ke-2, pada Minggu (3/3) di Keraton Matan Tanjungpura, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.


Raja Kerajaan Matan Tanjungpura menyerahkan Piagam Penghargaan Gelar Kepada Pemimpin Umum Melayuonline

Upacara pemberian Gelar Kehormatan dilaksanakan melalui prosesi adat yang dipimpin langsung oleh Pangeran Ratu Kertanegara Ir. H. Gusti Kamboja, MH., selaku Raja Matan Tanjungpura. Sebagai mahar adat, Pemimpin Umum www.melayuonline.com menyerahkan seperangkat tepak sirih serta dua buah buku terbitan Adicita Group, yaitu Redefinisi Melayu karya Mahyudin Al Mudra, SH., MM., dan Tunjuk Ajar Melayu karya Dr. Tenas Effendy.


Penyerahan Mahar Adat berupa Seperangkat Tepak Sirih kepada Raja Kerajaan Matan Tanjungpura

Menurut Pangeran Ratu Kertanegara Ir. H. Gusti Kamboja, MH., pemberian Gelar Kehormatan Kerajaan Matan Tanjungpura kepada Mahyudin Al Mudra SH., MM merupakan bentuk apresiasi terhadap kiprah Pemangku BKPBM dalam mengangkat harkat dan martabat Melayu. Raja Matan Tanjungpura yang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Ketapang ini juga memaparkan bahwa Mahyudin Al Mudra, SH., MM telah berkiprah sedikitnya selama 10 tahun dalam merawat kebudayaan Melayu dan keraton nusantara, baik secara online maupun offline.

“Pemberian Gelar Kehormatan ini merupakan apresiasi terhadap jasa dan pengabdian Mahyudin Al Mudra, SH., MM. selama kurang lebih 10 tahun terakhir dalam merawat kebudayaan Melayu dan keraton di nusantara, khususnya melalui media penerbitan dan media online,” ungkap Pangeran Ratu Kertanegara Ir. H. Gusti Kamboja, MH. “Gelar Kehormatan ini bersifat mengikat secara adat, atas nama pribadi dan dapat dipergunakan sebagai nama tambahan seperlunya”, pungkasnya.

Sementara itu, Datuk Seri Citrawangsa Mahyudin Al Mudra SH., MM saat dimintai tanggapannya mengenai anugerah Gelar Kehormatan tersebut mengatakan, "Gelar adat adalah (sebagian) tanda-tanda kebesaran sejarah Melayu masa silam. Penabalan gelar adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan (dan mengembangkan) unsur-unsur budaya Melayu yang kini mulai terlupakan akibat terpaan globalisasi. Jadi, upacara penganugerahan gelar adat ini dimaksudkan agar generasi masa kini dan mendatang mengetahui keagungan adat Melayu dan nilai-nilai kearifan yang terkandung di dalamnya sehingga dapat mengambil pelajaran yang berharga dari upacara tersebut".

Selain Mahyudin Al Mudra, SH. MM., pada kesempatan tersebut Kerajaan Matan Tanjungpura juga memberikan Gelar Kehormatan kepada tiga tokoh pemerhati Melayu. Mereka dinilai telah berjasa dalam mengabdikan dirinya dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu, serta menjaga tali persaudaraan antara sesama penggiat kebudayaan Melayu, baik di Indonesia maupun sesama negara serumpun.


Prosesi Adat Penobatan pemberian gelar oleh Raja Kerajaan Matan Tanjungpura

Ketiga tokoh tersebut adalah Prof. Chairil Effendy, MS. bergelar “Datuk Seri Malayawangsa”, seorang tokoh sastra Melayu, guru besar, mantan Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN), dan ketua MABM. Pengiran Dato Laila Utama Seri Paduka Dr. Haji Abubakar Mohamad Putra Al Haj bergelar “Dato Seri Matanwangsa”, seorang tokoh sekaligus bangsawan Kesultanan Brunei Darussalam yang telah berjasa dalam menjaga persahabatan dan kekerabatan dengan kerajaan di Kalimantan Barat. Dan Dato Paduka Seri Haji Mohamad Haji Ibrahim bergelar “Dato Seri Adiwangsa”, seorang tokoh budayawan Kesultanan Brunei Darussalam yang telah berjasa dalam merawat kebudayaan Melayu Islam Beraja. 

Penyerahan piagam penghargaan gelar kepada keempat tokoh tersebut dilakukan oleh Pangeran Ratu Kertanegara Ir. H. Gusti Kamboja, MH dan Direktur Jenderal Kesenian dan Perfilman Kementerian Kebudayaan RI, Drs. Sulistiyo Tirto Kusumo, MM., yang juga sekaligus membuka secara resmi Festival Keraton Matan Tanjungpura ke-2 yang berlangsung sepanjang Sabtu-Jumat, 2-8 Maret 2013. Festival yang bersempena dengan Milad Keraton ke-173 atau Milad Kerajaan Matan Tanjungpura ke-595 ini diramaikan dengan beragam kegiatan, seperti karnaval pawan, parade budaya, syair gulung, tari zapin, hadrah, lomba sampan tradisional, lomba gasing, lomba kato, dan sebagainya.

Searah jarum jam: Parade Budaya Pakaian Khas dari berbagai daerah, Parade Budaya Pengantin Adat Keraton Matan Tanjungpura, Lomba Gasing Pangkah, dan Persembahan tari-tarian

Dalam kesempatan itu, Sulistyo menyampaikan sambutan tertulis dari Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Bidang Kebudayaan, Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D., yang berhalangan hadir. Dalam kata sambutan tersebut, Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D menyampaikan, “Festival Keraton Matan Tanjungpura ke-2 Tahun 2013 merupakan hal yang tepat diselenggarakan dalam rangka mendukung pelestarian budaya Indonesia. Selain mengangkat akar budaya tradisi Indonesia, juga mendorong masyarakat dapat selalu hidup dengan mempertahankan identitas budaya nasional selaras dengan kemajuan masa kini”.  


Dirjen Kesenian dan Perfilman Kementerian Kebudayaan RI, Drs. Sulistiyo Tirto Kusumo, MM. membuka secara resmi Festival Matan Tanjungpura ke-2

 

Musyawarah Agung Raja dan Sultan se-Kalimantan


Musyawarah Agung Raja dan Sultan Se-Kalimantan yang dimoderatori Mahyudin Al Mudra. SH., MM.

Sebelumnya, pada Sabtu, (2/3) malam sekitar pukul 20.00 WIB, para Raja dan Sultan se-Borneo serta sejumlah budayawan Melayu menggelar Musyawarah Agung di Balairung Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura, Ketapang. Pelaksanaan Musyawarah Agung ini dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan, di antaranya masih lemahnya keberadaan sumberdaya di kerajaan dan kesultanan, serta bentuk-bentuk pendapatan (income) kerajaan masih belum pasti, bahkan banyak dilakukan secara swadaya oleh keluarga dan kerabat kerajaan.

Menurut Pangeran Ratu Kertanegara Ir. H. Gusti Kamboja, MH., keadaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberadaan kerajaan ke depan dan bukan mustahil akan lenyap ditelan zaman. Oleh karena itu, perlu dibentuk organisasi kerajaan yang dapat menjadi wadah bersama dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu, menjalin hubungan kerjasama ekonomi untuk pemberdayaan kerajaan se-Borneo, serta menjaga hubungan solidaritas secara berkelanjutan.

Musyawarah Agung Raja dan Sultan yang dimoderatori oleh Pemangku BKPBM, Mahyudin Al Mudra, SH., MM ini dikemas dalam bentuk lokakarya dan dibagi ke dalam 4 sesi. Sesi pertama, Pangeran Dr. Harry Gondo Parwiro dari Kesultanan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menyampaikan makalah yang berjudul “Adab Kebudayaan Kerajaan”; sesi kedua, Pengiran Dato Laila Utama Seri Paduka Dr. Haji Abubakar Mohamad Putra Al Haj dari Kesultanan Brunei Darussalam memaparkan makalah yang berjudul Diplomasi Kebudayaan”; sesi ketiga, Sultan Banjar, Pangeran H. Gusti Khairul Saleh dari Kesultanan Banjar menyampaikan makalah yang berjudul “Ekonomi Kerajaan”; dan sesi keempat, Pangeran Ratu Dr. H. Gusti Suryansyah, MSi dan Dr. Fatmawati, M.Si dari Majelis Kerajaan Nusantara Kalimantan Barat menyampaikan makalah tentang model dan bentuk organisasi kerajaan. Di penghujung acara, lokakarya ini diisi dengan diskusi dan perumusan hasil musyawarah.

Dalam diskusi tersebut, para Raja dan Sultan menyampaikan berbagai pendapat, usulan, maupun masalah yang mereka hadapi dalam menjaga eksistensi kerajaan masing-masing. Pada umumnya, Raja dan Sultan mengakui bahwa kendala yang mereka hadapi selama ini adalah terbentur pada masalah pendanaan.

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Umum www.kerajaannusantara.com, Mahyudin Al Mudra, SH., MM secara pribadi mengatakan, “Para Raja dan Sultan harus bersatu padu dalam sebuah organisasi kerajaan yang solid dan terus mendesak pemerintah dengan strategi atau ‘politik kebudayaan’ yang cerdas agar pemerintah mau lebih memperhatikan nasib dan masa depan kerajaan/ kesultanan yang telah menyerahkan kedaulatan, wilayah, dan aset untuk bergabung ke NKRI. Jadi, sudah sewajarnya perhatian pemerintah lebih total, termasuk anggaran untuk preservasi keraton atau istana yang dimiliki oleh kerajaan/kesultanan. Itu semua harus diwujudkan dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang preservasi kerajaan/ kesultanan”.


Penandatanganan Prasasti Musyawarah Agung oleh para Raja, Sultan, dan sejumlah Budayawan Melayu

Setelah berdiskusi selama kurang lebih lima jam, para Raja dan Sultan berhasil membentuk lembaga kebudayaan atau organisasi kerajaan wilayah Kalimantan atau Borneo yang diberi nama “Kerapatan Kerajaan-Kesultanan se-Borneo”. Adapun isi maklumat tersebut adalah sebagai berikut:



PIAGAM RAJA-SULTAN SE BORNEO

Bahwa kebudayaan Melayu adalah bagian dari peradaban dunia dan oleh karena itu untuk pelestarian dan kebangkitannya perlu dibentuk lembaga kebudayaan antarKerajaan-Kesultanan Melayu Serumpun di Borneo yang menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing dengan prinsip kesetaraan dan kekeluargaan serta menghargai perbedaan.

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Raja-Sultan se-Borneo menyatakan membentuk “Kerapatan Kerajaan-Kesultanan se-Borneo”.

 Ketapang, Keraton Matan, 20 Rabi’ul Akhir 1434 H/3 Maret 2013

 

Usai pembacaan deklarasi Piagam Raja-Sultan se Borneo, acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh 16 Raja dan Sultan serta beberapa budayawan Melayu. Acara Musyawarah Agung Raja dan Sultan Se-Kalimantan ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh tokoh agama Keraton Matan Tanjungpura.

 

(Samsuni/brt/01/03/2013)

 


Share

Form Komentar


« Index