English Version | Bahasa Indonesia

MoU Dwi Tunggal Pemimpin Kasunanan Surakarta Hadiningrat

06 Juni 2012 15:35


Prosesi penandatangan MoU Dwi Tunggal Pemimpin Keraton Surakarta Hadiningrat

Geger Surakarta memasuki babak baru ketika pada (4/6) ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Dwi Tunggal Pemimpin Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan pemerintah yang diwakili oleh empat menteri. Prosesi penting bagi kelangsungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini digelar di Gedung DPR RI, Jakarta dengan disaksikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Walikota Surakarta Joko Widodo, serta sejumlah tokoh lain seperti Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Mantan Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid.

MoU ini ditandatangani oleh dua belah pihak, yaitu pihak keraton dan pemerintah. Pihak Keraton Surakarta Hadiningrat diwakili oleh Paku Buwono XIII Hangabehi (PB XIII) dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan, sedangkan dari pemerintah diwakili oleh 4 orang menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu (Menparekraf), dan Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Djoko Kirmanto.

Prosesi penandatangan MoU merupakan langkah legitimasi terkait dengan konflik panjang seputar perebutan tahta di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Konflik yang melibatkan 2 kubu, yaitu kubu KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan tersebut telah berlangsung sekitar 8 tahun. Konflik ini bermula sejak PB XII mangkat pada 11 Juni 2004.

Awal konflik dipicu oleh perebutan tahta pengganti Sunan Surakarta. Kala itu, PB XII yang tak memiliki permaisuri mangkat tanpa menunjuk secara resmi seorang Putera Mahkota yang menggantikan dirinya sebagai Sunan Surakarta. Hal inilah yang kemudian memicu konflik dari para puteranya, hingga akhirnya memunculkan istilah “matahari kembar”, yaitu Hangabehi dan Tedjowulan.

Berbagai cara telah dilakukan untuk mengakhiri konflik, namun kurang menampakkan hasil. Akhirnya pada Jum’at, 25 Mei 2012, kedua kubu sepakat untuk melakukan rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi tersebut, KGPH Hangabehi mengampu tahta sebagai Sunan Surakarta bergelar Pakubuwono XIII Hangabehi, sedangkan KGPH Tedjowulan menjadi Wakil Sunan atau Mahapatih dengan gelar KGPH Panembahan Agung Tedjowulan. Dua pimpinan inilah yang kini dikenal sebagai Dwi Tunggal Keraton Surakarta Hadiningrat.

Rekonsiliasi pada Jum’at, 25 Mei 2012 tersebut berlanjut pada penandatangan MoU yang dihelat pada 4 Juni 2012 di Gedung DPR RI. Jika rekonsiliasi sebatas penetapan secara adat, maka MoU adalah penetapan secara hukum atas bertahtanya PB XIII Hangabehi dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Penetapan secara adat dan hukum ini nantinya akan sangat diperlukan ketika pada 15 Juni mendatang akan dilangsungkan peringatan kenaikan tahta (jumenengan) Paku Buwono XIII. (Tunggul Tauladan/knc/01/06-2012).  

 

Sumber foto: http://www.harianjogja.com/2012/solo/


Dibaca : 1466 kali
« Beranda kerajaan

Share

Form Komentar