English Version | Bahasa Indonesia

Raja/Sultan dan Pemerintahan Sekarang

Sri Susuhunan Pakubuwono XII adalah raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang memerintah paling lama, yakni sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2004, atau selama 59 tahun. Masa kepemimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono XII merasakan semua rezim yang pernah berkuasa dalam pemerintahan Republik Indonesia, dari era awal kemerdekaan, penyerahan kedaulatan, serta Orde Lama di mana Soekarno menjabat sebagai presiden, kemudian pada rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto presiden Republik Indonesia kedua yang berkuasa selama 32 tahun, awal orde reformasi (1998-1999) yang dipimpin oleh Presiden BJ Habibie, lalu pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berlangsung pada periode 1999-2001, dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri selama kurun tahun 2001-2004, hingga era Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama dua periode, sejak tahun 2004 hingga 2014 nanti.

Selama masa kepemimpinan yang telah melampaui segala rezim itu, Sri Susuhunan Pakubuwono XII banyak mengalami berbagai peristiwa yang terkait dengan pasang-surut hubungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan pemerintahan Republik Indonesia, terutama pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Tidak lama setelah dinobatkan sebagai Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada tanggal 12 Juni 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, rakyat Surakarta menyebut Sri Susuhunan Pakubuwono dengan panggilan kehormatan Sinuwun Amardika, karena dinobatkan menjadi raja menjelang kemerdekaan Republik Indonesia.

Tidak lama setelah Republik Indonesia menyatakan berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Sri Susuhunan Pakubuwono XII menerima surat pengakuan berupa Piagam Kalenggahan Ingkang Jumeneng Kepala Daerah Istimewa Surakarta dari pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno selaku presiden pertama Republik Indonesia, tertanggal 19 Agustus 1945. Setelah itu, pada tanggal 1 September 1945, Sri Susuhunan Pakubuwono XII mengeluarkan maklumat kepada seluruh penduduk Kasunanan Surakarta Hadiningrat terkait dengan posisi keraton terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja berdiri. Berikut bunyi maklumat Sri Susuhunan Pakubuwono XII tertanggal 1 September 1945 itu:

  1. Kami Pakubuwono XII, Susuhunan Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
  2. Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah Negeri Surakarta Hadiningrat terletak di tangan Susuhunan Surakarta-Hadiningrat. Dengan keadaan dewasa ini, maka kekuasaan- kekuasaan yang sampai kini tidak di tangan kami dengan sendirinya kembali ke tangan kami.
  3. Kami menyatakan bahwa berhubungan antara Negeri Surakarta-Hadiningrat dengan pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung (tidak melalui pemerintah daerah).
  4. Kami memerintahkan dan percaya kepada seluruh penduduk Negeri Surakarta-Hadiningrat bahwa mereka akan bersikap sesuai dengan sabda kami tersebut di atas.

Pada era setelah kemerdekaan itu, atau tepatnya pada masa Revolusi Fisik seiring kembalinya Belanda yang bermaksud ingin kembali berkuasa di Indonesia, Sri Susuhunan Pakubuwono XII memperoleh pangkat militer kehormatan (tituler) Letnan Jendral dari Presiden Soekarno. Jabatan itu membuat Sri Susuhunan Pakubuwono XII sering dipercaya mendampingi Presiden Soekarno meninjau ke beberapa medan pertempuran, terutama saat terjadi Agresi Militer Belanda II yang terjadi sejak tanggal 19 Desember 1948.

Kondisi keamanan negara pasca kemerdekaan yang belum stabil membuat situasi Surakarta juga turut mencekam. Sri Susuhunan Pakubuwono XII dengan gagah berani ikut terjun langsung dalam perjuangan di era Revolusi Fisik itu. Pada tanggal 12 dan 13 Oktober 1945, Sri Susuhunan Pakubuwono XII turut menyerbu Markas Kenpetai Solo yang berlokasi di Kemlayan dan di Timuran dengan beberapa anggota tentara rakyat dan kerabat istana. Penyerangan ini berhasil dan Sri Susuhunan Pakubuwono pun dalam kondisi selamat. Namun, ada seorang kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang gugur dalam peristiwa, bernama Arifin. Sri Susuhunan Pakubuwono XII kemudian menganugerahi pahlawan ini dengan anugerah Tanda Tabuh Tabet berwujud Medali Sri Kabadyo Tingkat III. Selain itu, upacara pemakaman sang pahlawan juga dilakukan dengan tata cara kebangsawanan keraton. Jenazah Arifin dinaikkan ke atas Kereta Layon Kagungan Dalem dengan ditarik 4 ekor kuda serta diiringi beberapa bregodo prajurit Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.  Kemudian, pada bulan Oktober 1945, Sri Susuhunan Pakubuwono XII kembali turut serta dalam operasi penyerbuan ke Markas Kido Butai di daerah Mangkubumen, Solo.

Sejak tanggal 19 Oktober 1945, Komisaris Tinggi mengubah sistem pemerintahan daerah Surakarta dari sistem Delegasi menjadi Direkturium. Kemudian dibentuklah Collegial Bestuur yang diketuai oleh RP Soeroso dengan Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan Sri Paduka Mangkunegoro VIII sebagai anggota. Namun, Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan Sri Paduka Mangkunegoro VIII menganggap hal tersebut menyalahi aturan demokrasi dan kemudian menentang perubahan sistem pemerintahan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 1 November 1945, Sri Susuhunan Pakubuwono dipercaya untuk menjadi Ketua Direkturium dan Sri Paduka Mangkunegoro VIII sebagai Wakil Ketua. 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat berperan cukup besar dalam mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta Hadiningrat bersama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat banyak membantu dengan menyediakan pasokan logistik maupun perlengkapan lainnya, seperti kendaraan, persenjataan, tempat perlindungan, pendanaan, dan lain sebagainya, demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas peran dan jasa Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah pimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono XII itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Dewan Angkatan 1945 menganugerahi Sri Susuhunan Pakubuwono XII dengan medali penghargaan Bintang Gerilya dan piagam pada tanggal 28 Oktober 1995. Setelah berlangsungnya penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia secara penuh pada tahun 1949, maka mulai dirumuskan konsep untuk menyikapi kedudukan dan posisi Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, situasi politik dalam negeri bertambah kacau dengan adanya gerakan semacam gerakan Revolusi Sosial yang terjadi di Sumatra. Gerakan tersebut dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri yang tidak percaya kepada kaum bangsawan (kaum feodal) yang oleh mereka dituding sebagai kaki tangan Belanda. Pada tanggal 17 Oktober 1945, salah satu orang kepercayaan Sri Susuhunan Pakubuwono XII, yakni KRMH Sosrodiningrat, diculik oleh para pelaku gerakan itu. Insiden ini mengakibatkan suasana mencekam menyelimuti lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan membuat pengganti KRMH Sosrodiningrat yang ditunjuk sebagai Pepatih Dalem Kasunanan Surakarta Hadiningrat oleh Sri Susuhunan Pakubuwono XII, yakni KRMT Yudonegoro pun merasa khawatir akan keselamatannya. Ketakutan KRMT Yudonegoro menjadi kenyataan. Beliau diculik oleh gerombolan yang sama pada tanggal 15 Maret 1946.

Untuk menggantikan posisi KRMT Yudonegoro sebagai Pepatih Dalem Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhunan Pakubuwono XII mengangkat KRMH Wuryaningrat. Lagi-lagi terjadi penculikan terhadap Pepatih Dalem yang baru saja dilantik meskipun akhirnya KRMH Wuryaningrat dibebaskan. Suasana mencekam belum berhenti menghantui Surakarta. Pada tanggal 12 April 1946, terjadi lagi tindak penculikan. Kali ini yang menjadi korban adalah 9 orang pejabat Kepatihan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kondisi keamanan yang terancam luar biasa ini membuat banyak bupati memutuskan untuk melepaskan diri dari Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta. Pada tanggal 26 April 1946, misalnya, Kabupaten Klaten melepaskan diri dari Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta kemudian disusul oleh Kabupaten Sragen yang menyatakan melepaskan diri sehari kemudian. Pada tanggal 3 Juli 1946 giliran Kabupaten Boyolali mengumumkan lepas dari Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta.

Pada tanggal 23 Mei 1946, dilakukan pertemuan antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang diwakili oleh Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, dan Sudarsono, dengan Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta yang diwakili oleh Sri Susuhunan Pakubuwono XII, Sri Paduka Adipati Mangkunegoro VIII, KRMTH Wuryaningrat, dan KRMTH Partohandoyo, untuk membahas mengenai situasi Surakarta yang semakin mengkhawatirkan. Pertemuan yang berlangsung di gedung Javanche Bank Solo (sekarang menjadi gedung Bank Indonesia di Solo) tersebut menghasilkan kesepakatan bawah karena situasi semakin kacau dan dikhawatirkan akan menjalar lebih luas, untuk sementara pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dipegang secara sentral oleh pemerintah pusat Republik Indonesia. Dengan demikian, status Surakarta sebagai Daerah Istimewa untuk sementara dihapuskan. 

Untuk menentukan posisi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kadipaten Mangkunegaran setelah tidak adanya Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta, maka pemerintah pusat Republik Indonesia menerbitkan Penetapan Pemerintah No.16/SD/46 tertanggal 15 Juni 1946 yang isinya menyebutkan bahwa sebelum bentuk Pemerintah Daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-undang, untuk sementara Surakarta dipandang sebagai Daerah Karesidenan seperti halnya daerah-daerah lain yang dipimpin oleh seorang Residen yang berwenang memimpin segenap pamong praja (pegawai pemerintahan) dan aparat keamanan (polisi). Sejak itu, wilayah Surakarta yang sebenarnya dimiliki oleh Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kadipaten Mangkunegaran hanya berstatus sebagai sebuah karesidenan yang menjadi bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan Sri Paduka Mangkunegeoro VIII tidak lagi berwenang dalam hal politik dan pemerintahan, kedua raja besar itu hanya didudukkan sebagai simbol semata.

Pada tanggal 8 Agustus 1946, pemerintah pusat Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang menyatakan bahwa dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat di Surakarta untuk mengurusi rumah tangga daerah, sedangkan untuk kekuasaan tetap berada di tangan Residen yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kurang dari setahun kemudian, 2 yaitu pada bulan Juni 1947, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 16/47 yang menetapkan tentang pembentukan pemerintahan kota yang dikepalai oleh seorang Walikota, termasuk untuk Surakarta. Kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kadipaten Mangkunegaran semakin dipersempit lagi karena pada tahun 1948, undang-undang yang menyatakan bahwa Kepala Daerah Istimewa yang diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa dari zaman sebelum Indonesia merdeka mengalami perubahan.  

Selanjutnya, Sri Susuhunan Pakubuwono XII menerima surat dari Dewan Menteri dengan No. 66/5/38 pada tanggal 24 November 1951yang berisi tentang rancangan pengaturan pemerintah Surakarta. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 1952, Sri Susuhunan Pakubuwono XII bertolak ke Jakarta untuk memberikan penjelasan tentang daerah Swapraja Surakarta kepada Dewan Menteri. Pada kesempatan ini, Sri Susuhunan Pakubuwono XII menjelaskan bahwa pemerintah Swapraja tidak akan mampu mengatasi gejolak dan rongrongan yang disertai ancaman senjata, sementara Pemerintah Swapraja sendiri tidak mempunyai alat kekuasaan. Akhirnya, Presiden Soekarno menyetujui dan mengakui kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Sejak tanggal 9 Juni 1954, Sri Susuhunan Pakubuwono XII meninggalkan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta. Selama kepergian Sri Susuhunan Pakubuwono XII, kendali kehidupan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipercayakan untuk sementara kepada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Koesoemojoedo sebagai wakil Sri Susuhunan Pakubuwono XII. Sang Raja pulang dari Jakarta pada tanggal 15 Februari 1956 dan kembali memegang tampuk kekuasaan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan dibantu oleh Badan Penasehat Karaton Surakarta. Selanjutnya, pada tanggal 24 April 1956, Sri Susuhunan Pakubuwono XII meresmikan berdirinya lembaga Pawiyatan Kebudayaan Karaton Surakarta. Selain itu, pada tanggal 17 November 1964, Sri Susuhunan Pakubuwono XII memperoleh pangkat Letnan Kolonel efektif dari Presiden Soekarno.

Hubungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia mulai membaik setelah lengsernya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia secara resmi sejak tahun 1968 kendati sebenarnya sudah menduduki kursi nomor satu di Republik Indonesia dari setahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Januari 1985, terjadi musibah kebakaran di Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tepatnya pada pukul 21.00 WIB. Bangunan-bangunan di dalam kompleks istana yang ikut terbakar antara lain Sasana Parasedya, Sasana Sewaka, Sasana Handrawina, Dalem Prabasuyasa, Dayinta, dan Paningrat. Oleh karena terjadinya bencana itu, Sri Susuhunan Pakubuwono XII kemudian melaporkan hal tersebut kepada Presiden Soeharto, yang menggantikan sudah kedudukan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 5 Februari 1985.

Sehari kemudian, Presiden Soeharto segera membentuk Panitya Swasta Pembangunan Kembali Karaton Surakarta atau Panitia 13 yang terdiri dari 13 orang yaitu Jenderal Surono, Jenderal LB Moerdani, Mayor Jenderal Soejono Humardani, Ir Soeyono Sosrodarsono, Ir Soedjarwo, Ir Purnomosidi, Prof Dr Soebroto, Harmoko, Ir Hartarto, Letjen GPH. Djatikoesoema, Aryodarmoko, Ismail dan Sudwikatmono, yang bertugas merencanakan renovasi dan pembangunan kembali bangunan-bangunan di kompleks istana yang terbakar. Renovasi tersebut selesai pada tanggal 17 Desember 1987.

Pada tanggal 16 Juli 1988, Soesilo Sudarman selaku utusan Presiden Republik Indonesia menghadap Sri Susuhunan Pakubuwono XII di Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk menyampaikan Surat Keputusan Presiden RI tertanggal 16 Juli 1988 No. 23, yang isinya menyatakan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menjadi Sumber Kebudayaan Nasional Indonesia yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Pemerintah menetapkan tanah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari Gladag sampai Gading termasuk bangunan dan Alun-alun dan Masjid Agung menjadi milik Keraton Surakarta yang dikepalai oleh Sri Susuhunan Pakubuwono XII untuk dapat digunakan untuk berbagai acara keperluan adat sekaligus untuk kepentingan pariwisata.

Kemudian, pada bulan Maret 1992, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 5/92 tentang Benda Cagar Budaya di mana yang termasuk di dalamnya adalah benda buatan manusia, bergerak ataupun tidak yang berupa kesatuan/kelompok atau bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Definisi tersebut memperkuat posisi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Benda Cagar Budaya yang harus dilindungi. Dengan demikian, atas dalih apapun, penggusuran terhadap Kasunanan Surakarta Hadiningrat tetap tidak diperbolehkan.

Dibaca : 11071 kali
« Kembali ke Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Share

Form Komentar

Sino.AS 14 Februari 2013 13:37

Kami hadir membuka ZAT kerajaan, bersama ZAT kerajaan Exhibits AB, sesuai asal-usul NKRI, asal-usul perjanjian anatar umat beragama di Dunia dan asal-usul perjanjian Kerajaan Langit dan Bumi. Dengan sendiriNya kami kembali bersama seluruh bentuk Format 3039-2060 menjadi Global Government & Global Development. Seperti itulah posisi Republik Indonesia, terhadap Global Government Dunia Internationality-Javanese Culture, Singleton bersatunya sal-usul perajanjian dunia Mataram Hindu-Mataram Islam-Mataram Room menjadi Mataram Raya 5 Benua sebagai mana keraton surakarta pada saat itu terhadap pemerintah RI. jIWA sumpah palapa menjadikan cikal bakal awal akhir di Era Dunia Baru Neo Mercusuar Dunia. SEMAR SUPER SEMMAR P1.PKC-NKRI. Cirebon