English Version | Bahasa Indonesia

Undang-undang dan Hukum Adat

Angger Pradata Akir

Kitab undang-undang hukum Angger Pradata Akir digunakan untuk mengatur tata kepegawaian para abdi dalem di lingkungan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Angger Pradata Akir sudah diberlakukan sejak abad ke-17 (pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I). Namun, undang-undang ini tidak mengenal pembagian seperti hukum publik atau perdata maupun materil atau formil seperti dalam ilmu hukum di masa sekarang.

Secara khusus, subyek hukum Angger Pradata Akir adalah para Pamongpraja atau pegawai Kesultanan yang terikat, seperti tumenggung, para bupati dan mantri, di wilayah Kesul­tanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Angger Pradata Akir dibuat atas perintah Sultan sebagai pemimpin tertinggi di wilayah Kesultanan yang tidak mengenal dewan perwakilan rakyat.

Ketika Angger Pradata Akir disusun, hirarki dan struktur peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan Kesultanan belum cukup jelas. Hubungan dan kewenangan masing-masing peraturan juga tidak jelas sehingga tidak dapat diketahui apakah suatu peraturan seperti Angger Pradata Akir lebih tinggi ataukah lebih rendah secara hirarkis de­ngan peraturan lainnya, misalnya Nawala Pradata. Sebaliknya, tidak jelas pula, apakah Angger Pradata Akir atau Nawala Pradata secara hirarkis merupakan peraturan perundangan tertinggi pada saat itu.

Apabila melihat dari seluruh isi Angger Pradata Akir, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tidak adanya klasifikasi yang jelas karena tidak terdapat kriteria-kriteria yang memadai. Angger Pradata Akir dapat berupa hukum materil karena mengatur hak dan kewajiban subyek hukum dan sekaligus hukum formil yang berisi tata cara pengadilan. Selain itu, Angger­ Pradata Akir juga mengatur tentang aspek hukum publik sekaligus aspek perdata. Dengan demikian, Angger Pradata Akir tidak mengenal pembidangan atau klasifikasi hukum sebagaimana yang telah dikenal sekarang ini karena Angger Pradata Akir dapat mencakup semua klasifikasi. Meskipun demikian, Angger Pradata Akir diyakini sebagai peraturan yang mengontrol tindakan, kewajiban, dan hak para pegawai Kesultanan dalam menjalankan tugasnya untuk mengabdi kepada rakyat.

Sejak pertengahan abad ke-19, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan peraturan kolonial untuk menggantikan sistem hukum setempat. Dengan keluarnya peraturan Pemerintah Hindia Belanda tersebut, maka Angger Pradata Akir menjadi tidak berlaku. Namun, untuk menghindari kekosongan sistem hukum, maka segala kebiasaan atau adat yang telah pernah diatur dalam Angger Pradata Akir untuk sementara masih bisa dipergunakan.

Nawala Pradata Dalem

Isi Nawala Pradata Dalem antara lain adalah aturan pengadilan dalam hal utang-piutang, pinjam-meminjam, gadai-menggadai, dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana cara mengadili orang-orang yang berbuat jahat seperti mencuri, merampok, menjambret, membunuh, berjudi, dan tindak kriminalitas lainnya. Selain itu, masalah perkawinan dan orang bertengkar juga diatur di dalam kitab Nawala Pradata Dalem.

Angger Sadasa

Angger Sadasa berisi peraturan-peraturan tentang tanah pedesaan yang dipajakkan atau digadaikan kepada bangsa asing (Belanda dan Cina) maupun kepada bangsa Jawa sendiri. Kitab ini juga mengatur tentang jenjang kepangkatan yang harus dipertimbangkan ketika mengajukan suatu perkara.

Angger Ageng

Angger Ageng mengatur sistem peradilan yang berlaku di antara Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Misalnya, perkara gugat-menggugat antara abdi dalem Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta tentang hak milik, kekayaan, hutang-piutang, gadai-menggadai, dan lain-lainnya.

Angger Gunung

Angger Gunung mengatur tentang kebijakan bagi orang-orang yang mendirikan bandar judi, penjual kopi gelap, candu, sarang burung, obat-obatan yang dipalsukan, senjata (tombak, keris, senapan, dan lain-lain), perhiasan palsu, dan kasus-kasus sejenis lainnya.

Angger Aru Biru

Angger Aru Biru adalah undang-undang yang mengatur pengadilan untuk orang-orang yang menghalangi jalannya pemerintahan. Misalnya, mereka yang membuat rintang­an di tengah jalan, memecah-belah kerukunan, atau perselisihan mengenai perkara tanah desa.



Dibaca : 4397 kali
« Kembali ke Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Share

Form Komentar