English Version | Bahasa Indonesia

Monarki, Demokrasi dan Konstitusi

04 Januari 2011 13:56


Pernyataan ‘Jakarta’, yang mengatakan bahwa sistem monarki jangan sampai menabrak konstitusi, tentu saja sangat memukul. Pernyataan tersebut menimbulkan kesan, seakan-akan di DIY selama ini bekerja sistem monarki. Benarkah demikian kenyataan yang ada?

Monarki Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa monarki adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Apa maknanya? Bahwa kekuasaan dipegang oleh seorang raja. Dalam hal ini raja, bukan sekadar sosok, person atau pribadi, melainkan sebagai sebuah sistem. Masyarakat atau kehidupan masyarakat dikelola, diatur dan dikendalikan dengan menggunakan aturan yang diputuskan oleh raja, melalui mekanisme yang berlaku di kerajaan tersebut. Kerajaan dalam hal ini, bukan saja memiliki aturan, melainkan juga dilengkapi aparat pemaksa, seperti tentara, pengadilan dan sejenisnya, sebagai bagian dari perwujudan kekuasaannya.

Apakah di DIY berlaku monarki? Mereka yang hidup di DIY dan mereka yang berakal budi tentu paham bahwa pemerintahan di DIY sepenuhnya berjalan menurut aturan yang berlaku. Sebelum DIY menyatakan bergabung dengan NKRI, 5 September 1945, Jakarta, dalam hal ini Presiden RI, telah membuat piagam penetapan tertanggal 19 Agustus 1945. Kemudian ada UU tahun 1950 yang mengatur DIY, ada pula UU No 5/1974, yang memuat klausul tentang DIY, dan setelahnya ada UU No 22/1999 serta UU No 32 /2004. Deretan aturan ini dilengkapi dengan kenyataan bahwa di DIY, pemerintahan dilengkapi dengan parlemen, dan Kepala Daerah di DIY dipilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, jika ada pernyataan bahwa monarki jangan menabrak konstitusi. Maka yang menjadi pertanyaan, monarki yang mana?

Demokrasi Jika Jakarta sesungguhnya menunjuk mengenai masalah pengisian kepala daerah, maka yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini pengisian jabatan Kepala Daerah DIY, dilakukan melalui mekanisme kerajaan? Apakah kepala daerah diputuskan oleh raja? Apakah mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tidak sejalan dengan prinsip demokrasi? Ada baiknya jika Jakarta memberikan data akurat, agar publik mengerti dan dapat memberikan penilaian.

Memang Kepala Daerah DIY saat ini dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang merupakan seorang Sultan. Sebelumnya, Kepala Daerah DIY adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan kemudian digantikan oleh KGPAA Paku Alam VIII. Bahkan jika diamati dengan jujur, setelah Sri Sultan HB IX wafat, maka Gubernur DIY tidak secara otomatis berpindah kepada Sultan penggantinya, yakni Sri Sultan HB X, melainkan dijabat oleh KGPAA Paku Alam VIII selama satu dasa warsa (1988-1998). Dalam proses ini tidak ada mekanisme kerajaan yang berlaku. Sri Sultan HB X, menduduki jabatan sebagai kepala daerah bukan melalui mekanisme kerajaan melainkan melalui mekanisme demokrasi, yakni gerakan rakyat dan kemudian mendapatkan legalitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga dengan masa jabatan kedua. Artinya, tidak pernah ada mekanisme kerajaan menjadi dasar bagi pengisian jabatan Kepala Daerah. Bukan hanya aturan kerajaan yang alpa dalam pemerintahan DIY, akan tetapi juga kuatnya iklim demokrasi di DIY.

Kita ketahui bahwa pemerintahan DIY tidak miskin dengan kritik dan tarik-menarik dalam proses politik. Di luar itu, DIY juga mempunyai andil besar dalam memunculkan gagasan demokrasi dan pembaruan. Sebut saja prakarsa DIY dalam membentuk DPR Kelurahan tahun 1945. Bahkan bergabungnya DIY ke NKRI, merupakan bagian dari proses demokratisasi. Juga ketika Indonesia berada dalam krisis demokrasi, DIY menjadi bagian dari gerakan reformasi 1998, dimana kraton di bawah Sri Sultan HBX menjadi salah satu motornya. Sejarah reformasi juga mencatat bahwa Sri Sultan HB X merupakan salah satu tokoh Ciganjur, yang turut memberi andil dalam gerakan reformasi, yang membuahkan sistem pemerintahan sampai hari ini.

Konstitusi yang menarik dikatakan bahwa sistem kerajaan jangan sampai menabrak konstitusi. Pertanyaannya, apakah suatu kekhususan atau keistimewaan dalam pengaturan suatu daerah bertentangan dengan konstitusi? Kita dapat membuka langsung konstitusi. Pada bab VII tentang Pemerintah Daerah pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), dikatakan bahwa: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, dan dalam ketentuan konstitusi menyangkut daerah, dikatakan pada pasal 18A, bahwa: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dan pada pasal Pasal 18B, yang mengatakan bahwa: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Amat terang benderang bahwa justru konstitusi mengamanatkan pentingnya suatu pengaturan untuk daerah tertentu dengan mendasarkan pada kekhususan atau keistimewaan yang ada, yang masih berlaku, untuk diatur dalam suatu UU. Pertanyaan selanjutnya, mengapa UU yang sejalan dengan konstitusi tidak segera dibuat oleh pemerintah? Keinginan DIY untuk memiliki UU tersendiri yang mengatur keistimewaannya, tentu bukan sikap tanpa landasan konstitusi. Bagi kita, semangat untuk berjalan di atas konstitusi tentu saja harus dijunjung tinggi. Justru yang diperlukan adalah kejujuran, sikap transparan dan sikap mengedepankan kepentingan rakyat. Kalau pemerintah hendak menyusun suatu kebijakan, maka sudah seharusnya kebijakan tersebut mengacu pada konstitusi, dan lebih dari itu harus mengacu pada kepentingan rakyat. Akhirnya, negeri ini tentu harus terus belajar untuk jujur, taat aturan, dan selalu selaras dengan kehendak rakyat. q - c (2070-2010)

*Drs Untoro Hariadi MSi, Kandidat Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumber: http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=230380&actmenu=39


Dibaca : 2276 kali
« Beranda kerajaan

Share

Form Komentar

Sri Widowati, S.Pd. 26 Juni 2012 14:51

Saya mencintai budaya negeri sendiri, salah satunya kabudayaan Jawa. Saya ingin lebih mengenal adat istiadat di Keraton Yogyakarta, bolehkah mengabdikan diri sebagai abdi dalem di Keraton Yogyakarta hanya untuk beberapa bulan ? Terimakasih.