English Version | Bahasa Indonesia

Sistem Pemerintahan

Pembagian sistem pemerintahan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada awalnya dibagi menjadi dua, yaitu Parentah Lebet (urusan dalam) atau Parentah Ageng Karaton dan Parentah NjawiParentah Nagari. Sultan menempati posisi di atas kedua struktur tersebut. Dalam tugas keseharian, Sultan dibantu oleh lembaga Pepatih Dalem. Pada masa awal pemerintahan, masing-masing urusan dibagi menjadi empat Kanayakan (departemen). Parentah Lebet (urusan dalam) dibagi menjadi: (urusan luar) atau

  1. Kanayakan Keparak Kiwo (menangani urusan bangunan)
  2. Kanayakan Keparak Tengen (menangani urusan pekerjaan umum)
  3. Kanayakan Gedhong Kiwo (menangani urusan penghasilan)
  4. Kanayakan Gedhong Tengen (menangani urusan keuangan)

Sedangkan Parentah Njawi (urusan luar) dibagi menjadi:

  1. Kanayakan Siti Sewu (menangani urusan pertanahan)
  2. Kanayakan Bumijo (menangani urusan pemerintahan)
  3. Kanayakan Panumping
  4. Kanayakan Numbak Anyar

Kanayakan Panumping dan Numbak Anyar menangani urusan pertahanan.

Masing masing kanayakan dipimpin oleh Bupati Nayaka yang sekaligus menjabat sebagai komandan militer yang memimpin pasukan Kesultanan dalam peperangan.

Untuk menangani urusan agama Sultan membentuk sebuah badan khusus yang disebut dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-masjid Kesultanan, upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan Kerajaan dalam lingkungan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang dipimpin oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. Mereka dikoordinasi oleh Pepatih Dalem. Tugas-tugasnya meliputi pengelolaan administrasi lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak, dan pengiriman hasil panen melalui bawahannya, yaitu Demang dan Bekel.

Secara de facto, kedudukan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sampai tahun 1792 merupakan negara merdeka dan VOC merupakan mitra yang mempunyai posisi setara. VOC menempatkan seorang residen di Yogyakarta untuk menjamin posisinya sekaligus mengawasi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jabatan residen ini setara dengan posisi Pepatih Dalem. Ketika Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, posisi Residen diganti dengan Minister sebagai wakil dari Gubernur Jenderal sekaligus seba­gai mentri (perwakilan) dari Raja atau Ratu Belanda.

Kedatangan Inggris pada tahun 1812 secara langsung berpengaruh terhadap jalannya sistem pemerintahan. Inggris melalui kepanjangan tangan Gubernur Jenderal Raffles, menerapkan aturan larangan bagi Sultan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Selain itu, kedaulatan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berada di bawah pemerintahan Inggris. Jabatan Pepatih Dalem dan pengurus Kesultanan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan Inggris. Bahkan kekuasaan Sultan di bidang pemerintahan mulai dikurangi dan digantikan fungsinya oleh Pepatih Dalem yang telah dikontrol oleh Inggris.

Perubahan besar dalam pemerintahan terjadi pada saat Sultan HB IX naik tahta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan Jepang (1942-1945). Secara perlahan, Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Pani­radya yang masing-masing dipimpin oleh Paniradyapati. Paniradya­pati tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung berada di bawah kekuasaan Sultan. Cara ini memungkinkan bagi Sultan untuk memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.

Sultan HB IX juga membagi birokrasi Kesultanan menjadi dua bagian, yaitu urusan dalam istana dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang berada di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor. Badan ini dipimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putra Sultan. Sedangkan urusan luar istana dipimpin langsung oleh Sultan. Urusan luar istana ini sebelumnya dipegang oleh Pepatih yang berkedudukan di Kepatihan (kantor Gubernur DIY sekarang). Akan tetapi, demi menjaga kontrol koordinasi dan komunikasi, Sultan memindahkan kantor Pepatih dari Kepatihan (Kantor Gubernur DIY sekarang) ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Fungsi Pepatih yang sebelumnya tunggal dipecah menjadi tujuh Paniradya (semacam kementrian) yang langsung bertanggungjawab kepada Sultan HB IX.

Pasca kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan Ngayogyakarya Hadi­ningrat terhadap Republik Indonesia, status dan posisi serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia. Kesultanan diubah menjadi daerah administrasi khusus dan Sultan menjadi Kepala Daerah Istimewa. Kesultanan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Dibaca : 2058 kali
« Kembali ke Sejarah Kerajaan / Kesultanan

Share

Form Komentar