English Version | Bahasa Indonesia

Bate Salapang, Penyatu Perserikatan Kerajaan Gowa

April 02, 2011 12:49



Istana Balla Lompoa Kerajaan Gowa

Jari-jemari yang sudah keriput itu membuka lembaran buku yang diambil dari lemari. Ia lalu menunjukkan isinya yang bercerita tentang sejarah Kerajaan Gowa. "Inilah buku sejarah Kerajaan Gowa. Mitos kemunculan Raja Gowa pertama ada di buku ini," kata Abdul Razak Daeng Jarung Daengta Gallarang Tombolo, 67 tahun, salah satu dari anggota dewan adat Gowa yang tergabung dalam Bate Salapang.

Apa dan bagaimana Bate Salapang terbentuk tak lepas dari sejarah yang diceritakan dalam buku-buku berjudul Syair Perang Makassar di Zaman Kerajaan, sejarah tentang Kerajaan Gowa/Makassar, Makassar Abad XIX, dan buku Masyarakat Adat Gowa, yang ditunjukkan Razak pekan lalu di kediamannya. Dalam sejarah diceritakan bahwa Bate Salapang terbentuk pada masa Gowa purba. Bate Salapang adalah raja-raja di sembilan kerajaan kecil yang berada di wilayah Kerajaan Gowa. Razak menceritakan, kerajaan kecil itu berdiri sekitar abad XIII.

Menurut almarhum Profesor Mattulada, sejarawan Sulawesi Selatan, Bate Salapang berfungsi sebagai dewan pengontrol yang berhak memilih, mengangkat, bahkan menurunkan raja, jika jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan undang-undang kerajaan. Undang-undang Kerajaan Gowa tersebut, menurut Mattulada, adalah undang-undang dasar tertulis yang tertua di Asia Tenggara. Undang-undang itu dikenal dengan nama Aru'na Bate Salapang, artinya ikrar Bate Salapang.

Menurut Razak, pada awalnya Bate Salapang bisa hidup berdampingan secara damai. Namun, lama-kelamaan muncul perselisihan yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperlihatkan kekuatan masing-masing. "Di sinilah awalnya para raja (Bate) sepakat memilih satu orang untuk menjadi pemimpin (Ketua Bate) guna mengatasi konflik berkepanjangan. Pemimpin yang mereka pilih diberi gelar Paccallaya," ucap Razak.

Sembilan wilayah yang tergabung dalam Bate Salapang adalah Tombolo, Parang-parang, Lakiung, Bissei, Data, Kalling, Serro, Samata, dan Agang Jekne. Kini sembilan wilayah ini berubah menjadi kecamatan di zaman pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Razak, dulu, perayaan adat budaya dilaksanakan masing-masing kerajaan sebab perselisihan di antara mereka belum benar-benar mereda.

Masing-masing Bate memiliki simbol tersendiri. Misalnya Tombolo, memiliki dua lambang, yakni Buli-bulina Mangasa (burung yang menyerupai elang) dan lambang ayam. Sedangkan Samata berlambang limpang. Mereka juga mempunyai panji perang, seperti tombak, pedang pusaka, kalewang panjang, dan beberapa peralatan perang dari Inggris. Ada juga harta benda milik mereka, misalnya guci dari emas dan batik.

Meski telah ada Paccallaya, "Masih ada konflik di antara mereka," kata Razak. Akhirnya, di tengah perselisihan, muncul seorang perempuan yang tak diketahui asal-usulnya. Perempuan ini diyakini oleh Paccallaya sebagai raja yang dapat menciptakan perdamaian dan persatuan. Perempuan itu diberi nama Tumanurung, yang berarti dewa atau pemimpin yang turun dari langit. Ia pun diangkat sebagai raja pertama Gowa yang memerintah pada 1300-an Masehi.

Kemunculan Tumanurung mengakhiri perseteruan Bate Salapang. Pemerintahan pun berjalan damai dalam kebersamaan. Perayaan adat budaya dilakukan serentak. Demikian pula saat mereka menghadapi penjajahan Belanda.

Sistem kerajaan ini berakhir sampai masa pemerintahan Raja Gowa ke-36, Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin (1956-1960). Kerajaan ini kemudian berubah bentuk menjadi kabupaten di bawah pemerintahan bupati. Sebagai raja terakhir, Andi Idjo Daeng Mattawang sekaligus menjadi bupati pertama yang memimpin Gowa. "Ia meninggal di Jongaya pada 1978," Razak melanjutkan.

Peralihan sistem pemerintahan membuat proses pemilihan kepala daerah atau bupati pun berubah. Dulu, kata Razak, pengangkatan raja maupun kepala daerah oleh Bate Salapang sangatlah sakral. Saat ini kesakralan itu masih dipertahankan oleh Bate Salapang, meskipun wewenang mereka tidak lagi berada pada wilayah pelaksanaan pemerintahan. "Hanya pada urusan pengembangan adat dan budaya upacara kerajaan yang masih sangat sakral. Kami dari Bate Salapang yang berperan aktif terhadap itu," katanya.

Razak menambahkan, untuk menentukan dewan adat yang duduk di Bate Salapang biasanya ditunjuk oleh Bate masing-masing secara turun-temurun kepada anak laki-laki. "Kalau tidak ada anak laki-laki, digantikan dengan anak mantu laki-laki. Mereka sendiri yang langsung menunjuk penggantinya.

Sumber: http://www.korantempo.com/
Sumber Foto: http://regional.kompas.com/


Share

Comment Form


« Index