Sejarah Kerajaan / Kesultanan

• Sejarah
• Silsilah dan Periode Pemerintahan
• Sistem Pemerintahan
• Wilayah Kekuasaan

• Sejarah

  Kadipaten Pakualaman adalah wilayah otonom (Pangeran Merdiko) yang pada awalnya berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Notokusumo, putera Sri Sultan Hamengku Buwono I (Sri Sultan HB I) adalah Paku Alam I yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I (KGPA PA I). 1. Aturan Baru Bagi Priyayi Masa Daendels Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels berkuasa di Hindia Belanda antara 1808-1811. Daendels merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintahan Perancis yang kala itu menjajah dan menguasai Belanda. Atas perintah Lodewijk Napoleon, adik Napoleon Bonaparte yang berkuasa di Prancis, maka dikirimlah Daendels untuk mengurus tanah jajahan di Hindia Belanda. Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808. Dia menggantikan Gubernur Jenderal sebelumnya, Albertus Wiese. Selain tugas utama untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serbuan armada Inggris, Daendels juga mengatur tentang pemerintahan, ... Selengkapnya »

• Silsilah dan Periode Pemerintahan

  Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I (KGPA PA I) lahir pada 21 Maret 1764 dan wafat pada 4 Oktober 1829 dalam usia 65 tahun. Beliau memimpin Kadipaten Pakualaman antara 17 Maret 1813 - 4 Oktober 1829 (16 tahun). Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam II (KGPA PA II) lahir pada 25 Juni 1786 dan wafat pada 23 Juli 1858 dalam usia 72 tahun. Beliau memimpin Kadipaten Pakualaman antara 4 Januari 1830 – 23 Juli 1858 (28 tahun). Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat (KGPA PA III) lahir pada 20 Desember 1827 dan wafat pada 17 Oktober 1864 dalam usia 37 tahun. Beliau memimpin Kadipaten Pakualaman antara 19 Desember 1858 – 17 Oktober 1864 (6 tahun). Beliau belum diberikan gelar Paku Alam karena belum genap mencapai usia 40 tahun atau 5 windu (1 windu=8 tahun). Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat (KGPA PA IV) lahir pada 25 Oktober 1841 dan wafat pada 24 September 1878 dalam usia 37 tahun. Beliau ... Selengkapnya »

• Sistem Pemerintahan

  Mr. P.W. Filet dalam bukunya yang berjudul De Verhouding der Hosten op Java tot de Nederlandsch Indische Regeering (Hubungan Para Raja Jawa dengan Pemerintah Hindia Belanda) dan J.E. Jasper, mantan Residen Yogyakarta dalam bukunya yang berjudul Herinneringen aan her Pakualamsche Zelfbestuur (Sebuah Kenangan di Kadipaten Pakualaman) menuliskan tentang sistem pemerintahan di Kadipaten Pakualaman. Filet menuliskan dalam bukunya bahwa Kadipaten Pakualaman berstatus Pangeran Merdiko (negara dependen atau otonom) yang secara umum banyak kesamaan dengan status Mangkunegaran di Surakarta Hadiningrat. Berdasarkan Kontrak Politik pada 17 Maret 1813, Kadipaten Pakualaman memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi sebuah kecamatan (onderdistrik) yang kini disebut dengan nama Kecamatan Pakualaman di Kota Yogyakarta dan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang disebut dengan istilah Kabupaten Adikarto, yaitu Kecamatan Temon, Wates, ... Selengkapnya »

• Wilayah Kekuasaan

  Kadipaten Pakualaman memiliki wilayah yang meliputi sebuah kecamatan yang kini disebut dengan nama Kecamatan Pakualaman di Kota Yogyakarta dan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang disebut dengan istilah Kabupaten Adikarto, yaitu Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah. Luas keseluruhan wilayah Kadipaten Pakualaman, sesuai dengan Kontrak Politik dengan Inggris pada 17 Maret 1813 adalah 4.000 cacah (jiwa). Setelah kemerdekaan 1945, wilayah Kabupaten Adikarto masih diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai wilayah tersendiri di sebelah barat Sungai Progo. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PP No. 32 Tahun 1950, daerah di sebelah barat Sungai Progo dibagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota Sentolo dan Kabupaten Adikarto dengan ibukota Wates. Perubahan terjadi seiring dengan ditetapkannya UU No. 18 ... Selengkapnya »