Dari Jogjakarta untuk Indonesia

Yogyakarta, KerajaanNusantara.com – Jogjakarta atau Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang telah dikukuhkan melalui Undang-Undang No.3 tahun 1950 yang sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 tentang Keistimewaan. Jogja menjadi istimewa karena pernah memainkan peran penting sebagai ibukota Republik Indonesia pada tahun 1946. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) IX mengizinkan Yogyakarta tetap sebagai ibukota RI pada masa RIS (Republik Indonesia Serikat) pada kurun 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950. Saat itu, Jogja tetap sebagai ibukota RI, sedangkan Jakarta sebagai ibukota RIS.

Hal di atas merupakan salah satu bahasan yang didiskusikan pada Seminar “Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Museum Benteng Vredeburg. Seminar pada (23/2) ini berlangsung di Gedung E, Museum Benteng Vredeburg, Jalan A. Yani 6, Yogyakarta. Seminar ini menampilkan empat pemakalah, yaitu KRT Jatiningrat SH, Drs. Soenjoto M.Si, Drs. Sudomo Sunaryo, dan Prof. Dr. Bambang Purwanto.

Para pemakalah Seminar “Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia”. Searah jarum jam dari atas ke bawah: KRT Jatiningrat SH, Drs. Soenjoto M.Si, Drs. Sudomo Sunaryo, dan Prof. Dr. Bambang Purwanto.

Dalam pidato Sri Sultan HB X yang disampaikan oleh GBPH Joyokusumo, dinyatakan bahwa “budaya dapat dicarikan sintesanya bagi peradaban baru untuk Indonesia”. Salah satu budaya yang dimaksud adalah “budaya mengingat agar tidak lupa”. Peristiwa Yogyakarta sebagai ibukota telah melalui proses yang panjang dan telah dimulai sejak zaman kolonial, masa revolusi fisik, hingga era kemerdekaan.

Seminar ini dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, KRT Jatiningrat menyampaikan makalah yang berjudul “Peran Keraton Terhadap Kelangsungan NKRI di Yogyakarta”. Beliau memaparkan tentang kiprah Sri Sultan HB IX dalam mendukung berdirinya Republik Indonesia ketika para pemimpin dibuang di Bangka setelah Agresi Militer Belanda II 1948. Saat itu, Sri Sultan HB IX menyerahkan uang dari tabungan pribadinya sebesar 6.000 gulden kepada Presiden Soekarno. 

Pemakalah kedua, Drs. Soenjoto M.Si menyajikan makalah berjudul “Dinamika Politik di Yogyakarta Tahun 1946-1950”. Bagian yang menjelaskan perubahan status Yogyakarta dari daerah swapraja sampai menjadi daerah istimewa dikupas tuntas dalam makalah ini.

Sedangkan Drs. Sudomo Sunaryo membawakan makalah berjudul “Pembentukan Provinsi DIY”. Drs. Sudomo menjelaskan tentang alasan dan kekuatan hukum yang menjadikan Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Dijelaskan pula bahwa keistimewaan tersebut telah diundangkan dan legal.

Pada sesi kedua Prof. Dr. Bambang Purwanto menyampaikan makalah berjudul “Yogyakarta Ibukota RI”. Dalam makalahnya, Prof Bambang menyampaikan tentang pentingnya heritage yang merepresentasikan bahwa Jogja memang layak disebut istimewa. Salah satu argumen kuatnya adalah peran Sultan HB IX saat masa revolusi fisik dan ketika RIS berlaku di Indonesia.

Peran Sri Sultan HB IX bersama Kesultanan Ngayogyakarta telah terbukti menjadikan Yogyakarta sebagai basis politik. Hal itu terlihat ketika ibukota RI berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Selain itu, Sri Sultan HB IX tetap menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota RI ketika proses pasca penyerahan kedaulatan RI pada 27 Desember 1949. Sedangkan Belanda hanya mengakui Indonesia dalam bentuk RIS. Oleh karena itu, ibukota RIS sejak Desember 1949 berada di Jakarta, sedangkan ibukota RI tetap berada di Yogyakarta sampai Agustus 1950.   

Peran nyata selanjutnya adalah dilahirkannya Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai satu-satunya universitas yang dibangun pascakemerdekaan atas dasar semangat nasionalisme dan bukan kelanjutan dari lembaga pendidikan bentukan Belanda. Berbeda dengan UI dan ITB yang merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda, UGM menjadi representasi semangat dengan visi ke depan bahwa Indonesia juga layak sejajar dengan bangsa-bangsa dalam bidang pendidikan. 

(Tunggul Tauladan/brt/04/02-2011)

Sumber foto: Indra Jati Prasetiyo

« Beranda kerajaan

Share

Form Komentar

Nama

Email

Komentar