Dewan Adat, Solusi Monarki Yogyakarta
Dewan Adat, Solusi Monarki Yogyakarta
MEDAN - Wacana mengenai isu monarki Yogyakarta yang dilontarkan Presiden SBY menjadi polemik di berbagai kalangan, khususnya warga Yogyakarta. Namun, ungkapan Presiden itu harus disikapi dengan sebuah solusi yang positif dan cerdas.
“Yogyakarta adalah kota pendidikan, sebaiknya warga Yogyakarta menyikapinya dengan cerdas dan mampu menawarkan solusi yang berimbang,” ungkap Syafruddin Pohan, analis komunikasi politik Universitas Sumatera Utara, hari ini.
Syafruddin menjelaskan, Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus menciptakan solusi yang mampu menempatkan posisi Keraton ke dalam Dewan Adat dan Budaya. Namun, Pemda DIY harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sebab demokrasi Indonesia dibentuk secara bersama oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Syafruddin, pemilihan Gubernur di DIY seyogyanya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Namun, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam ditempatkan dalam Dewan Adat dan Budaya yang ikut mengontrol kebijakan pemerintah DIY.
“Dewan Adat dan Budaya ini nantinya akan memperoleh kekuasaaan khusus sebagai pengambil keputusan akhir dalam sebuah program atau kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah DIY,” jelasnya.
Dewan Adat dan Budaya ini juga nantinya bisa melakukan intervensi terhadap program yang dinilai salah dan memberatkan rakyat Yogyakarta. “Di Aceh dan Papua sudah dijalankan seperti ini, walaupun ada keistimewaan di Aceh dan Papua, namun pemilihan Gubernur sampai Bupati dipilih oleh rakyat secara langsung,” ungkapnya (Irwan Sitinjak).
Share
Form Komentar
Statistik
- Pengunjung Online 0
- Hari Ini 325
- Kemarin 4,421
- Minggu Kemarin 43,290
- Bulan Kemarin 134,958
- Total Pengunjung 9,696,219
