English Version | Bahasa Indonesia

Sistem Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Sultan Serdang yang pertama, yaitu Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan (1723−1767), pemerintahan Kesultanan Serdang masih dalam kondisi yang tidak menentu karena banyaknya konflik yang harus dihadapi. Baru pada era Sultan yang kedua, yakni Sultan Ainan Johan Alamshah (1767-1817), Kesultanan Serdang mulai menyusun konsep untuk mengatur tata pemerintahannya. Salah satu yang terpenting adalah dengan dibentuknya Lembaga Orang Besar Berempat di Serdang (Wazir Sultan), yaitu:

  1. Pangeran Muda, berwilayah di Sungai Tuan.
  2. Datok Maha Menteri, berwilayah di Araskabu.
  3. Datok Paduka Raja, berwilayah di Batangkuis.
  4. Sri Maharaja, berwilayah di Ramunia.

Sultan Ainan Johan Alamshah memperkokoh legitimasi Lembaga Orang Besar Berempat berdasarkan fenomena alam dan hewan yang melambangkan kekuatan empat penjuru alam (barat, timur, utara, selatan) dan kokohnya kaki binatang serta asas Tungku Sejarangan (empat batu penyangga untuk memasak) yang merupakan asas sendi kekeluargaan tradisi masyarakat Melayu di Sumatra Timur. Terdapat empat sosok penentu di dalam upacara perkawinan maupun perhelatan-perhelatan besar lainnya.

Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan Serdang dibantu oleh Syahbandar dan Temenggong sebagai kepala keamanan dan panglima besar. Pemerintahan Sultan Ainan Johan Alamshah mengharmonisasikan antara Hukum Syariat Islam dengan Hukum Adat. Hal ini mengacu pada filosofi pepatah Adat Melayu Bersendikan Hukum Syara’ dan Hukum Syara Bersendikan Kitabullah.

Selain itu, diperketat juga mengenai undang-undang yang mengatur tentang adat-istiadat Kesultanan Serdang, antara lain:

  1. Adat Sebenar Adat
    Adat ini menganut pemahaman sesuai berlakunya Hukum Alam, misalnya: api itu panas, air itu dingin, hidup-mati, siang-malam, lelaki-perempuan, dan lainnya.
  2. Adat yang Diadatkan
    Adat ini muncul sebagai hasil dari konsensus permufakatan Orang Raja dan Para Orang Besar Kerajaan.
  3. Adat yang Teradat
    Adat ini lahir dari suatu kebiasaan yang kemudian diikuti secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat, sehingga menjadi resam hingga dijadikan sebagai Hukum Adat dan terdapat sanksi-sanksi adat jika hukum itu dilanggar.
  4. Adat-Istiadat
    Adat ini berupa seremonial yang dirujuk dari ketentuan yang belaku di istana raja. Adat ini bersifat dinamis, bisa berubah ketika terjadi pergantian raja.

Sementara pada era pemerintahan Sultan Thaf Sinar Baharshah (1817-1850), Kesultanan Serdang mencapai masa keemasan dengan memperoleh kemajuan pesat, terutama di bidang perdagangan. Pada masa ini, penerapan Adat Melayu yang bersendikan Islam sangat dijunjung tinggi. Hal yang paling utama adalah Budi yang Mulia (budi daya, budi bahasa, budi pekerti, dan lain-lain), sebab dengan ketinggian budi akan menunjukkan ketinggian peradaban suatu bangsa. Dampak positif dari penerapan konsepsi budi ini salah satunya adalah rakyat Batak Hulu banyak yang masuk Islam.

Dalam mengendalikan pemerintahan umum, Sultan Thaf Sinar Baharshah dibantu Orang-orang Besar, seperti Pangeran Muda Sri Diraja Mattakir sebagai Raja Muda, Tuanku Ali Usman (gelar Panglima Besar Negeri Serdang) di Sungai Tuan (Kampung Klambir), Tuanku Tunggal (gelar Sri Maharaja) di Kampung Durian, dan Datuk Akhirullah gelar Pekerma Raja Tg. Morawa.

Pemimpin Serdang yang selanjutnya, Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah (1819-1880), mengalami masa-masa di mana eksistensi Kesultanan Serdang mulai terusik oleh kedatangan penjajah Belanda. Dalam menghadapi pengaruh Belanda yang semakin kuat di Pantai Timur Sumatra, Kesultanan Serdang di bawah komando Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah berdiri di belakang Kesultanan Aceh Darussalam yang memang gencar melakukan perlawanan terhadap hegemoni penjajah. Atas dukungan tersebut, pada 1854 Sultan Aceh Darussalam berkenan menganugerahi gelar kepada Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah sebagai Wazir Sultan Aceh dengan simbol kekuasaan yang disebut Mahor Cap Sembilan.

Seperti para pendahulunya, dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah juga didampingi Orang-orang Besar dan Wazir serta raja-raja dari wilayah yang berhasil ditaklukkan Serdang. Akan tetapi, konflik yang berkepanjangan mengakibatkan sering terjadinya pergantian Orang-orang Besar dan para Wazir serta raja-raja dari wilayah taklukan Kesultanan Serdang tersebut.

Di luar Dewan Kerajaan yang terdiri dari Orang-orang Besar pilihan Sultan, terdapat lagi lembaga pemerintahan yang mengurus daerah-daerah yang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang. Institusi ini dikenal dengan nama Lembaga Orang Besar Berlapan yang terdiri dari 8 orang pejabat yang ditunjuk oleh Sultan Serdang untuk memimpin daerah-daerah di luar pusat kerajaan

 

Dibaca : 1619 kali
« Kembali ke Sejarah Kerajaan / Kesultanan

Share

Form Komentar

emi 29 Maret 2013 08:28

Mohon informasi tentang panglima pada masa kesultanan serdang, apakah ada nama-nama seperti panglima tunggal, panglima samid dan panglima umar (panglima bangsat)?, informasinya sangat dibutuhkan, trmksh, Wss.